Surat Terbuka untuk SBY oleh Rinaldy Damanik (JK – Pemimpin Teruji)

Surat Terbuka untuk SBY oleh Rinaldy Damanik

Kompasiana, 4 Juli 2009

Kepada yang terhormat,

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono

Di – Jakarta.

Salam hormat.

Pada tanggal 13 Juni 2009, di GOR KONI Kendari, Sulawesi Tenggara,
Bapak SBY menyatakan: “Jangan ambil resiko memilih pemimpin yang
belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan janji”,
(Radar Suteng, edisi 14 Juni 2009). Terima kasih atas nasehat Bapak
SBY. Kini, perkenankan kami merespons sekaligus menjawab nasehat
Bapak. Pemimpin yang telah teruji dan terbukti ialah: YUSUF KALLA.
Mengapa?

Kita pernah bertemu langsung dan berbincang-bincang mengenai masalah
Poso dan Nasional, ketika Bapak SBY menerima saya di Istana Negara
Jakarta pada tanggal 28 November 2004. Pada waktu itu saya baru bebas
dari vonis 3 tahun penjara Kasus Konflik Poso. Terimakasih Pak !

Kini perkenankan saya kembali menyampaikan hal yang tentu Bapak SBY
telah memahaminya. Kondisi Kabupaten Poso tahun 2000, 2001 sangat
sulit, termasuk dampaknya terhadap wilayah Parigi, Tojo-Una Una,
Morowali, bahkan Sulawesi dan sekitarnya. Konflik massal antar
komunitas, seakan tak mungkin terhentikan. Seorang korban Konflik Poso
menyatakan dalam bahasa Pamona: “Ri kare popaiso katuwu jamo ndariso,
Lompiu lawi marimbo, ewa damagero lino” (Js.Hokey)

Kondisi itu tentu hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang bertahan
di wilayah Kabupaten Poso, terutama para Korban. Setiap orang yang
masih berpikir waras, pasti sepakat mengakui bahwa peristiwa 
Pertemuan Malino Untuk Poso sangat berarti dan minimal telah
menghentikan konflik masal antar komunitas.

Benar, bahwa pasca-Malino masih terjadi peristiwa-peristiwa pilu yang
tidak terduga, tetapi Sepuluh Butir Kesepakatan Malino untuk Poso
berdampak luas terhadap perbaikan kondisi Kabupaten Poso dan wilayah-
wilayah di sekitarnya.  Bahkan Instruksi Presiden RI untuk Poso
merujuk dan didasarkan kepada isi Deklarasi Malino yang diprakarsai
dan dilakukan langsung oleh Yusuf Kalla.

Kini asam di gunung dan garam di laut kembali bertemu dalam belanga,
seperti pepatah dalam bahasa Pamona: “Podi ri buyu, bure ri tasi
wongi ri kura sangkani-ngkani”  (Js. Hokey). Komunitas Muslim,
Kristen, Hindu dll saling berinteraksi dalam damai. Jika itu tidak
terjadi, bagaimana mungkin dapat beribadah, bekerja, belajar, bergaul,
berjalan, beristirahat dengan wajar ?

Saya terlalu yakin mengatakan, bahwa tanpa penerimaan masyarakat Poso
terhadap Sepuluh Butir Kesepakatan Malino untuk Poso, akibat Konflik
Poso tidak mungkin Bupati Poso yang terpilih tahun 2005, beragama
Kristen. Apalagi soal keamanan, tekanan yang sangat kuat untuk proses
keamanan, penegakan hukum, justru didasarkan kepada Kesepakatan
Malino tersebut. 

Sepuluh Butir Deklarasi Malino membuat semua pihak bergerak, termasuk
TNI, Polri dan penegak hukum. Dari segi dana, berapa yang telah
mengalir ke Kabupaten Poso sejak konflik Poso hingga saat ini? Tanpa
kesepakatan Malino, mustahil dana yang banyak itu mengalir ke
Kabupaten Poso. Jika penyalurannya bermasalah, bukan kesepakatan
Malino yang keliru, tetapi system dan kebobrokan moralitas
pihak-pihak yang menyalurkannya.

Sangat menyedihkan, jika ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa dia
atau partainya yang membuat Poso aman, dia yang mengupayakan dana
mengalir ke Kabupaten Poso. Pada hal, dia tidak ada di Poso pada
waktu itu, apa lagi di Malino.

Bahkan dari sisi politis, pada waktu itu Partai Politik nya pun belum
berdiri, termasuk Partai yang Bapak dirikan. Tak seorangpun yang
menganggap dirinya pahlawan. Hanya Tuhan, Allah, Yang Maha Kuasa! 
Jusuf Kalla sendiri menyatakan bahwa Pertemuan Malino adalah Amanah
Tuhan!

Pemulihan masyarakat sangat berkaitan dengan peluang dan kualitas
pendidikan. Hal ini sangat ditekankan oleh Jusuf Kalla. Oleh karena
itu, berbagai sarana pendidikan dibangun mulai dari tingkat dasar
sampai perguruan tinggi, antara lain pembangunan Pesantren Modern di
Tokorondo dan pembangunan Universitas Kristen di Tentena (UNKRIT).
Mengenai proses pembangunan Pesantren di Tokorondo, tentu saudara-
saudara Muslim yang dapat menjelaskannya secara tepat. 

Dalam konteks Universitas Kristen, dengan pola pikir dan pola
tindakan yang cepat, pada tanggal 29 Desember 2007, Jusuf Kalla
mengundang Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen GKST, Bapak Pdt.
Ar. Tobondo, MTh, Pdt. Drs.H.X.Sigilipu, Dr.H.Lumeno, di Istana
Wakil Presiden RI. Dalam pertemuan itu dibahas kebutuhan pembangunan
UNKRIT Tentena. Dana yang disetujui oleh Wakil Presiden RI (Jusuf
Kalla); Rp. 12,5 Miliar.

Pada tahun 2008, direalisasikan Rp. 7,5 Miliar. Wakil Presiden RI
memastikan bahwa pada bulan Juli 2009 akan disalurkan Rp.5 Miliar.
Dana tersebut tersentralisasi dalam Rekening Rektorat UNKRIT. Dalam
proses perjalanan pembangunan UNKRIT, Jusuf Kalla secara pribadi
memberikan bantuan dana Rp. 1 Miliar untuk pembangunan Aula UNKRIT;
dana yang telah direalisasikan Rp. 485 Juta dan sisanya akan
disalurkan sesuai dengan kemajuan pembangunan. Dari dana tersebut,
Rp. 97 Juta membantu Kantor Unkrit dan fasilitasnya.

Seluruh dana tersebut tersentralisasi dalam Rekening Yayasan
Perguruan Tinggi Kristen GKST. Bahkan dalam proses percepatan
Pembangunan Sulteng, diupayakan Rp. 4 Miliar untuk UNKRIT dan
peralatan Teleconfrens Rp. 2 Miliar. Bukan hanya itu, ketika terjadi
masalah dan kelambatan dalam penerbitan Izin Operasional dan
Pembangunan UNKRIT, Jusuf Kalla bertindak cepat dan tegas. Beliau
memanggil Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof Dr Satryo Brodjonegoro, Juli
2007. Dan hasilnya, izin tersebut diterbitkan ! Selanjutnya,
pendampingan terhadap UNKRIT dilaksanakan oleh Dirjen Pendidikan
Tinggi yang baru: Dr. Fasli Djalal.

Di Tentena, Jusuf Kalla menyatakan bahwa beliau berharap UNKRIT dapat
berkembang seperti Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan
Jusuf Kalla siap untuk mengawal proses tersebut. Berkaitan dengan
itu, masalah pemindahan rumah masyarakat yang ada di Lokasi UNKRIT
adalah tanggungjawab Pemda Poso, sebab dananya telah disalurkan dari
Pusat. Ya, Bapak telah melihat langsung kondisi lokasi UNKRIT. JIKA
JUSUF KALLA TIDAK BERJIWA NASIONAL, TIDAK MUNGKIN JUSUF KALLA
MEMFASILITASI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS KRISTEN TENTENA.

Dalam berbagai segi, wilayah Poso akan semakin “terang”. Tetapi kini
kegelapan masih terjadi, karena listrik belum memadai. Ketika, kami
berdebat soal Pembangunan PLTA di Sulewana Kabupaten Poso, dinyatakan
bahwa dalam Perjanjian, jika PLTA telah berfungsi maka PLTA Poso 2
akan menyalurkan dana konpensasi Rp. 12 Miliar per-tahun kepada Pemda
Poso dalam bentuk pajak air dan permukaan, belum termasuk Pajak
Penghasilan, belum termasuk PLTA Poso 1, Poso 3 dan listrik yang akan
didistribusi. Dana tersebut akan masuk ke dalam PAD (Pendapatan Asli
Daerah) Kabupaten Poso. Sekali lagi, dalam hal ini keadilan untuk
rakyat yang diprioritaskan, bukan kepentingan pihak tertentu.

Banyak hal yang telah dilakukan Jusuf Kalla. Siapa sebenarnya
yang telah teruji dan terbukti? Hal yang telah teruji dan hal yang
masih merupakan janji selalu bercampurbaur.  Sekali lagi, terimakasih
atas nasehat Bapak SBY menyatakan: ” Jangan ambil resiko memilih
pemimpin yang belum teruji dan terbukti. Barangkali masih penuh dengan
janji”. JAWABANNYA ADALAH: BAHWA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI POSO,
AMBON, MALUKU, ACEH, PEMIMPIN YANG TELAH TERUJI DAN TERBUKTI ADALAH
JUSUF KALLA, sekali lagi: HANYA JUSUF KALLA !!!

Pada bagian akhir surat ini, perkenankan saya bertanya: Mengapa Bapak
SBY sebagai Menkopolkam pada waktu itu tidak hadir dalam proses
Pertemuan Malino? Mengapa hanya Bapak Jusuf Kalla yang memprakarsai
dan memfasilitasi Perdamaian Aceh di Helsinki? Meskipun Bapak Jusuf
Kalla tidak pernah meminta penghargaan, mengapa Bapak tidak
memberikan Penghargaan kepada Bapak Jusuf Kalla atas inisiatif dan
peranannya dalam perdamaian di Poso, Ambon, Maluku, Aceh dll?

Terimakasih atas perkenan Bapak merespons surat ini.

Tentena, 17 Juni 2009

Mantan Narapidana Kasus Poso

Rinaldy Damanik.

Mesale House – Jl. Dr. AC.Kruiyt No.1. Petirodongi- Tentena.

Sumber: Mlis AIPI

Para Sahabat di sekitar Boediono

http://blog. tempointeraktif. com/politik/ mereka-yang- di-sekitar- boediono/

 

30 Juni 2009

 

Mereka yang di sekitar Boediono

Gunanto

 

Boediono, kini tak bisa sebebas beberapa waktu lalu ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Ia pun ‘dipaksa’ untuk menjadi politisi dalam waktu singkat. Sekarang mantan Menko Perekonomian itu juga harus pandai-pandai berkomunikasi dengan masa dan berada ditengah khayalak ramai, sesuatu yang jarang dilakukannya.

Profesor ekonomi dari Universitas Gajah Mada itu memang di kenal santun, sederhana dan kalem. Selama menjabat berbagai posisi penting di pemerintahan, Ia dikenal irit bicara. Ia pun tak pernah mencicipi menjadi politisi.

Kini, setelah menerima pinangan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon wakilnya untuk bertarung dalam pemilihan presiden mendatang, mau tak mau Boediono harus ‘bersolek’. Untuk ‘mendandani Boediono’, di sekelilingnya selalu ada yang siap sedia.

Mereka ada yang berasal dari tim sukses, petinggi partai, tokoh masyarakat dan orang-orang dekat Boediono.

Dari Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono ada Rizal Mallarangeng yang setia mendampinginya. Rizal menjadi semacam juru bicara dan menkordinasikan kegiatan semua dilapangan. Dalam rangkaian kampanye Boediono ke Ende, Denpasar dan Solo yang  saya ikuti , Rizal-lah yang rajin berkomunikasi dengan pers dan mengatur kegiatan.

“Saya memang khusus ditugaskan untuk mendampingi Pak Boed,” katanya ketika berbincang-bicang disela rangaian kegiatan kampanye.

Selain itu, ada Komisaris Utama Perusahaan Pengelola Aset dan koleganya di Forum Stabilisasi Sektor Keuangan Raden Pardede yang rela meninggalkan jabatannya di pemerintahan untuk masuk ke jajaran Tim Sukses SBY-Boediono. Raden pernah dicalonkan menjadi Gubernur Bank Sentral, namun gagal. Kemudian, ada juga ekonom Universitas Indonesia (UI) yang juga staf khusus Menteri Keuangan Chatib Basri dan Staf Khususnya di Menko Perekonomian M Iksan.

Mereka bertiga turut serta dalam kampanye menemani Boediono untuk memberikan masukan terbaru, khususnya mengenai persoalan perekonomian.

Perwakilan partai koalisi yang mengusung SBY-Boediono juga tak ketinggalan. Di dalam rombongan kampanye Boediono tampak hadir politisi PAN Patrialis Akbar, Politisi PKS Mabruri, Sahar L Hasan dari PBB, Hanif Dakhiri dari PKB dan Sekjen PKPI Samuel Samson.

Orang-orang yang disebut, Rizal, sebagai ’sahabat’ Boediono pun sering menempel. Diantaranya, tampak Budayawan Goenawan Muhamad, novelis Ayu Utami dan aktivis Nong Darol Mahmada.

Merekalah orang disekitar Boediono. “Kita selalu berdiskusi dengan Pak Boed dan memberikan masukan dari berbagai bidang, ” kata Rizal.

Saat ditemui, Goenawan Muhammad mengaku memberikan masukan kepada Boediono, termasuk untuk untuk mempersiapkan debat cawapres pada 2 Juli nanti. “Feeding (masukan) yang diberikan kepada beliau banyak dari berbagai tokoh dan bagus-bagus,” katanya.

Tak ketinggalan, istri Boediono juga turut dirias. Herawati Boediono yang dikenal sederhana dan apa adanya, kini harus menerima untuk didandani.

Ketika mendampingi suaminya dalam kampanye di GOR Lila Buana dan mengunjungi Pesta Kesenian Bali (PKB) di Denpasar, Herawati yang menggenakan kebaya merah muda dipadu dengan kain batik tampil beda dengan sentuhan sedikit make up. Herawati juga mengajak berbincang masa, terutama kaum perempuan.

Strategi Baru Mafiaceli (Tim Sukses SBY): Blame to black

[dikutip dari milis AIPI Politik]

From: Isra Ramli isera12@yahoo. com
Date: Wednesday, July 1, 2009, 8:01 PM

artikel menarik dari politikana.. .
IR

———— ——— ——— ——— ——— ——— -
Blame to Black, Strategi Baru Mafiaceli

Dari Ende, Flores, Celi mengirimkan sebuah surat dengan gagah
sebagai tanggapan terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim sukses JK
Wiranto atas pernyataan Celi yang meminta JK meminta maaf karena
beredarnya selebaran yang berisi “fitnah” tentang istri Boediono yang
Katholik pada saat kampanye JK di Medan beberapa hari yang lalu. Tentu
saja itu surat bukan sembarang surat, tampaknya sudah dipersiapkan
dengan baik bahkan mungkin jauh-jauh hari sebelum JK berkampanye di
Medan. Dalam surat itu, Celi menerangkan bahwa dia tidak akan pernah
meminta maaf karena pernyataan itu karena keyakinannya pada kebenaran.
Di akhir surat itu, sang mafiaceli menulis penuh ironi, “Persoalan
ini adalah persoalan prinsip yang melebihi persaingan politik.  Pemilu
boleh datang dan pergi, pemimpin boleh naik dan turun — tapi
prinsip-prinsip itu bersifat abadi.  Kita tidak boleh berbohong dalam
mengedarkan informasi.  Kita tidak boleh bersikap diskriminatif
terhadap penganut agama lain.  Dan kita tidak boleh melepaskan
tanggungjawab dalam perkara sepenting ini”. Wah ini luar biasa sekali, Mafiaceli berbicara tentang prinsip, saya nyaris jatuh hati padanya.

Tetapi sepandai-pandai Celi bermuslihat, akhirnya belangnya ketahuan
juga. Semua ini tidak lebih dari skenario tunggal dengan alur yang
dibikin agak membingungkan khas Mafiaceli. Bagian penting dari prinsip
politik yang keji adalah mengaburkan kebenaran dengan menimpakan semua
kesalahan kepada lawan. Mafiaceli ternyata belum lulus dari sekolah
intelijen Ohio-Langley, William “Bill” Lieddle perlu mengevaluasi
kemampuan murid kesayangannya ini. Adalah pengakuan Adi sang penyebar
selebaran pada saat kampanye JK yang menghancurkan skenario canggih
Mafiaceli. Sebagaimana diberitakan oleh Tempo Interaktif, Adi bersama
dua orang lainnya menyebarkan selebaran itu atas perintah dari tim
sukses SBY- Boediono yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Abdul
Wahab Dalimunthe. Maka hancurlah semua skenario indah
“Medan-Jakarta- Ende” Mafiaceli. Bila permasalahan ini ditelusuri dengan
teliti maka akan sulit bagi trio Mafiaceli untuk mengelak dari skenario
ini. Tetapi menurut saya, sudahlah tidak usah diperpanjang, kenapa
harus heran dengan cara-cara keji Mafiaceli, bukankah itu keseharian
yang kita terima begitu saja.

Blame to Black Campaign; sebenarnya ini skenario sederhana tetapi
hanya akan dilakukan hanya oleh orang-orang yang pikirannya keji
seperti Mafiaceli. Caranya sederhana, pilih isu sensitif yang selama
ini menjadi senjata lawan, gunakan isu itu untuk kepentingan sendiri.
Koordinasikan beberapa orang untuk menyiapkan isu sebagaimana yang
selama ini digunakan oleh lawan, pertajam sehingga benar-benar menohok
diri sendiri, lalu sebarkan di tengah massa lawan. Sediakan jeda waktu
sehari dua hari agar pers terus mengupasnya. Sebelum lawan bereaksi,
lemparkan tuntutan. Setelah reaksi lawan diterima, gunakan argumen yang
terkesan sehat untuk melibas pembelaan diri lawan. Politik ini sangat
efektif, karena Mafiaceli menyediakan materi Black Campaign yang justru
kesalahannya akan ditimpakan kepada lawan. Skenario Celi
ini nyaris sempurna, sebab dia merencanakan dimana Black Campaign itu
akan diluncurkan, pada saat kapan di Jakarta dia akan melemparkannya
dan dia tentukan pula tempat bersejarah, Ende, sebagai tempat untuk
menuliskan pembelaannya pada prinsip-prinsip demokrasi.

Celi memilih Medan lewat perhitungan yang cermat. Karena kekejian
hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kebencian yang
sangat, maka Celi mendapatkan tempat dan orang yang tepat. Medan adalah
pusat koordinasi wilayah I pemenangan SBY-Boediono yang dipimpin oleh
Abdul Wahab Dalimunthe. Siapakah Wahab Dalimunthe ini? Tentu Mafiaceli
tidak sembarang memilih bidak. Dia adalah mantan Ketua DPD I Partai
Golkar Sumut dan kemudian Ketua Dewan Penasihat DPD I Golkar Sumut.
Pada tahun 2008 lalu, Wahab maju mencalonkan diri sebagai Gubernur
Sumut. Tetapi sayang sekali, keinginannya itu tidak didukung oleh DPP
Golkar yang lebih merestui walikota Binjai, Ali Umri untuk maju.
Sedangkan di tingkatan massa Golkar Sumut mereka lebih memilih Samsul
Arifin yang akhirnya memenangkan Pemilihan Gubernur Sumut. Hasilnya
Wahab Dalimunthe menempati urutan buncit dari empat kandidat. Urutan
buncit bagi seorang dedengkot Partai Golkar Sumut tentu suatu hal yang
sangat memalukan. Wahab merasa telah dipermalukan oleh DPP Golkar yang
dipimpin oleh Jusuf Kalla. Rasa malu berubah jadi benci
dan kebencian yang sangat itulah yang kemudian diperalat oleh Celi..
Dia tinggal menyiapkan konten untuk black campaign, sementara Wahab
memilih orang. Waktunya ditentukan sesuai jadwal kampanye JK.
 
Operasi intelijen Mafiaceli mulai berjalan. Sore harinya, isu black
campaign oleh tim JK Wiranto mulai dihembuskan. Di Jakarta Celi
menunggu perkembangan, tentu sambil tidak sabar menunggu waktu yang
tepat untuk menyampaikan pernyataan balasan yang telah dia siapkan
jauh-jauh hari. Sesuai harapan Celi, isu berkembang dengan cepat.
Sehari kemudian, dia menyampaikan tuntutan agar JK menyampaikan
permintaan maaf. Celi tahu tim JK akan bereaksi, dan pasti bentuknya
somasi. Pada saat tim JK Wiranto bereaksi sesuai yang dia kehendaki,
Celi tahu dimana tempat untuk membalas somasi itu dengan pernyataan
yang heroik, dia sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Celi segera
terbang menemani Boediono dalam kampanye di Ende Flores. Ende adalah
tempat yang sempurna untuk mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi,
bukankah di tempat itu Bung Karno dulu dibuang karena perjuangannya
menuntut kemerdekaan Indonesia. Lah, ternyata setelah gagal menjadikan
dirinya Obama van Indonesia, Celi tiba-tiba ingin jadi Sukarno pula. Di
Ende, Celi tinggal menyambungkan notebook nya dengan koneksi internet.
Pernyataan yang telah dia tulis jauh hari sebelum kasus ini terjadi
dikirimkan ke semua media, mailing list dan saluran informasi lainnya.
Selama beberapa jam Celi telah merasa akan menjadi presiden Indonesia
2014, sayang mimpinya itu terbunuh lewat pengakuan Adi.

Sebenarnya skenario Blame to Black ini bisa berjalan dengan
sempurna, sayangnya Celi salah memilih orang untuk menjadi partner in
crime. Wahab Dalimunthe, pecundang pilkada itu sudah berumur 69 tahun.
Tentu saja akal sehatnya sudah terkuras untuk bisa memilah agen yang
tepat untuk melaksanakan semua rencananya. Wahab salah memilih orang,
rencana sempurna Celi jadi berantakan. Inilah kesalahan mendasar
Mafiaceli, trio ini terlalu bersemangat sampai lupa menyiapkan detail
rencana termasuk masalah usia partner in crime mereka. Sekarang
semuanya terungkap sudah, tetapi percayalah kita tidak akan kehilangan
hiburan. Mafiaceli tetap akan eksis, sebab setiap kali kena masalah
seperti ini, Celi akan berlindung di ketiak Anto yang pandai bersilat
lidah. Dan seperti biasa, kita akan melupakannya begitu saja. Kekejian
Mafiaceli akan terus merajalela.
sumber: http://politikana. com/baca/ 2009/07/01/ blame-to- black-strategi- baru-mafiaceli. html

Ipar, Istri dan Anak SBY akan Masuk KPK ? Menyusul Besan

DARI KOMPASIANA.COM TGL.28 JUNI 2009
 
Ipar, Istri dan Anak SBY akan Masuk KPK ? Menyusul Besan
Oleh saricantika – 28 Juni 2009 -
Pernyataan SBY yang menyebut bahwa KPK sudah menjadi lembaga super body, serta  perintahnya kepada BPKP untuk mengaudit KPK, tak lepas dari skenario SBY untuk mengobrak-abrik KPK. Selain dilatari dendam lantaran besannya Aulia Pohan dijebloskan ke penjara oleh KPK, SBY sudah mulai cemas; bisnis keluarganya sedang diselidiki KPK.
Pernyataan- pernyataan SBY selama ini yang memuji langkah KPK dalam memberantas korupsi itu hanya manuver politik semata dan sekadar untuk pencitraan. Padahal sebenarnya  SBY sangat panik karena kini KPK yang dia rancang sedemikian rupa untuk kepentingannya, kini tidak dapat SBY kontrol lagi.
SBY sendiri sekarang sudah mulai cemas dengan manuver KPK yang mulai melirik bisnis keluarganya. Juga, KPK saat ini sudah mulai “menembak” orang Partai Demokrat, dengan menyeret salah satu tokoh penting Partai Demokrat, yakni  Jhony Allen dalam kasus pembangunan sarana pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.
Inilah salah satu alasan mengapa SBY ingin membubarkan KPK. Jika itu tidak dihentikan, bisa-bisa KPK akan terus saja melakukan manuvernya untuk mengusut korupsi keluarganya dan juga orang-orang Demokrat.
Sebetulnya SBY tidaklah benar-benar serius memberantas korupsi, terbukti dengan lambannya pemerintah mengeluarkan Perpu Pengadilan Tipikor, karena proses pembuatan UU Pengadilan Tipikor di DPR hingga saat ini masih belum jelas bentuknya. Sementara DPR sendiri sudah akan berakhir masa tugasnya September mendatang.

Korupsi Besan SBY: Aulia Pohan

KPK telah berhasil mengungkap korupsi besan SBY, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantawi Pohan. Dan kini Aulia telah masuk penjara dijerat dengan kasus dugaan korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar. Kasus ini berawal sejak tahun 2000. Saat itu, tekanan publik terhadap BI sangat besar akibat skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Tim Penuntut Umum menuntut Aulia Tantawi Pohan empat tahun penjara dalam perkara dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar pada 2003.

Aulia dituntut bersama dengan tiga mantan Deputi Gubernur BI yang lain, yaitu Maman H. Somantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin. Ketiga mantan pejabat BI itu juga mendapat tuntutan yang sama.
Dana YPPI sebesar Rp100 miliar itu diduga digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat BI. Aulia Pohan dan terdakwa lainnya diduga menyetujui pemberian bantuan melalui mekanisme RDG.
Para mantan pejabat BI itu adalah mantan Direksi BI, Hendro Budianto, Paul Sutopo, dan Heru Supraptomo. Mereka menerima bantuan masing-masing sebesar Rp10 miliar.
Selain itu, para terdakwa juga menyetujui memberikan dana Rp 25 miliar kepada mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono dan Rp13,5 miliar kepada mantan Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawiranata.
Selain memberikan bantuan kepada para mantan pejabat BI, para terdakwa juga diduga menyetujui pemberian uang sebesar Rp 31,5 miliar kepada DPR melalui anggota DPR Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu. Pemberian itu untuk memperlancar amandemen UU BI dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Atas perbuatan itu, Aulia dan terdakwa lain dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

KKN Kel. Ani Yudhoyono & Kel. Hatta Rajasa
Saat ini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi keluarga SBY di PowerTel.  Perusahaan penyedia jasa infrastruktur backbone internet ini merupakan perusahaan yang melibatkan keluarga Ani Yudhoyono dan keluarga Hatta Rajasa.
Dalam susunan pejabat teras PowerTel duduk Hartanto Edhie Wibowo, adik kandung Ani Yudhoyono, sebagai komisaris utama dan nama Retno Cahyaningtyas. Sedangkan Di jajaran direksi ada dua anggota keluarga Hatta Rajasa, yakni Ketua DPW PAN Sumatera Selatan Achmad Hafisz Tohir dan Jon Erizal.
Hubungan mesra antara Hatta Rajasa dengan keluarga Cikeas disinyalir terjalin sejak lama. Saat politisi berambut perak itu menguasai Departemen Perhubungan. Sehingga wajarlah jika muncul dugaan apabila PowerTel mendapat kemudahan dari pihak Dephup, dalam hal ini dengan PT Kereta Api (KA).
Ketika Hatta menjabat sebagai Menhub, nama Hartanto, Hafisz dan Jon Erizal disinyalir selalu bermain di berbagai proyek di lingkungan Dephub. Bermodalkan hubungan darah dengan kekuasaan, ketiganya cukup disegani di lingkungan Dephub.
Kabarnya, menurut sumber, beberapa proyek yang mereka garap adalah pembangunan double track serta infrastruktur pendukung kereta api jurusan Tanah Abang-Serpong. Proyek tersebut menghabiskan dana APBN 2006-2007 senilai Rp 333 miliar. Proyek lainnya, pengadaan 16 unit kereta api listrik (KRL) bekas asal Jepang, senilai Rp 44,5 miliar. Belakangan proyek KRL eks Jepang itu, dipertanyakan banyak kalangan karena dinilai kemahalan.
Tak hanya itu, di sector pembangunan sarana transportasi laut, tak lepas dari pantauan mereka. Termasuk penyelenggaraan diklat di lingkungan Dephub,  masuk dalam kuasa mereka. Sejak itu, temali perkawanan Hatta dengan Cikeas berjalan mulus. Apalagi Hatta termasuk menteri yang loyalitasnya tegak lurus kepada SBY.
Korupsi Eddy Baskoro Yudhoyono dan Gatot Suwondo di BNI
Sementara itu kini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Eddy Baskoro Yudhoyono dan Gatot Suwondo di BNI. Ada berbagai manuver yang dilakukan Gatot dan Eddy untuk membobol BNI, Gatot sang paman bertindak sebagai Dirut BNI dan Eddy Baskoro bertindak selaku nasabah penerima pinjaman. Ditengarai jumlah dana yang dimainkan berkisar ratusan milyar rupiah, antara lain dalam bentuk kredit macet dan dana-dana lain yang sedang ditelusuri KPK, dengan total dana sekitar Rp. 600 milyar.
Gatot M Suwondo Dirut BNI adalah ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. pria itu menikahi adik perempuan dari Ani Yudhoyono. Dari awal pengangkatan Gatot menjadi Dirut BNI sempat menggegerkan BNI dan dunia perbankan, mengingat kinerja Gatot yang dibawah rata-rata direktur bank.
Dalam RUPS yang digelar 6 Februari 2008, susunan direksi baru BNI dibentuk. Susunan direksi BNI adalah Dirut Gatot Mudiantoro Suwondo, wakil dirut Felia salim yang sebelumnya menjabat komisaris independen. Direktur: Achmad Baiquni, Bien Subiantoro, Suwoko Singoasto, Krishna Suparto, Darwin Suzandi, Ahdi Jumhari Luddin, Doddy Virgianto, Yap Tjay Soen. Posisi komisaris utama diberikan ke Erry Riyana Hardjapamekas yang sebelumnya adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Eddy Baskoro Yudhoyono, anak bungsu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah terlibat kasus  money politic. Harian Bangsa di Ponorogo, Jawa Timur, menulis bahwa Ibas –panggilan Eddy Baskoro Yudhoyono– membagi-bagikan uang Rp. 10.000,- kepada masyarakat di daerah pemilihannya di Ponorogo, Jawa Timur. Anehnya justru karena pemberitaan itu, ketiga media dijerat dengan pasal pencemaran nama baik.

Nama-nama Keluarga SBY yang tersangkut KPK

Istri - Ani Yudhoyono
Anak - Eddy Baskoro Yudhoyono
Besan - Aulia Tantawi Pohan
Ipar - Gatot Suwondo
Ipar - Hartanto Edhie Wibowo
Ipar - Retno Cahyaningtyas
NOTE:
KALAU SEMUA INFORMASI DIATAS BOHONG, MAS SBY TIDAK PERLU PANIK
NAMUN KALAU INFORMASI DIBENAR, BERSIAPLAH
KARENA CEPAT ATAU LAMBAT PASTI AKAN TERBONGKAR
Gusti Mboten Sare

copy paste dari miling list.

13 Klaim Keberhasilan SBY dan bantahannya

Ada beberapa rekan yang berusaha meyakinkan saya atas klaim-klaim keberhasilan SBY (Demokrat) seperti sering kita temukan dalam iklan-iklan  di TV, koran maupun radio. Karena selama ini saya memiliki historis data, maka saya tidak mungkin begitu saja percaya pada klaim-klaim keberhasilan. Selama ini, saya berpikir bahwa diera informasi teknologi maka orang akan semakin melek informasi, tahu fakta, dan sadar realitas sesungguhnya.

SBY Presidenku

Berikut adalah 10 klaim-klaim keberhasilan SBY (Demokrat) dalam berbagai iklan kampanye, yang mana di setiap klaim terdapat antitesanya baik berdasarkan UUD 1945, UU yang berlaku, janji-janji kampanye SBY pada 2004 atau realitas force majoure.

Klaim 1 : Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.
Antitesa : 1#Dalam sejarah harga BBM, untuk pertama kali sepanjang sejarah Indonesia,pemerintah menjual BBM dengan termahal yakni Rp 6000 per liter.
2#Pada Desember 2008, untuk pertama kalinya sepanjangg sejarah Indonesia, harga premium yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi daripada harga premium di Amerika Serikat. Pada minggu I dan II, harga BBM Indonesia adalah Rp 5500 padahal di AS dibawah Rp 5335 per liter. Dan pada minggu III dan IV, harga BBM Indonesia Rp 5000 padahal di AS dibawah Rp 4892 per liter.

Klaim 2 : Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pertahun, tertinggi setelah orde baru.
Antitesa : 1#Pertumbuhan diatas 6% hanya terjadi pada tahun 2007 dan 2008, sedangkan pada tahun 2005 (5.6%), 2006 (5.5%), dan 2008 dibawah 5%. Jadi, pernyataan perekonomianterus tumbuh diatas 6% merupakan suatu pernyataan yang tidak benar.
2# Dalam kampanye pilpres 2004 agar rakyat memilihnya, SBY memiliki janji angin surga yang dituangkan dalam RPJM bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005-2009 adalah 5.5%, 6.1%, 6.7%, 7.2% dan 7.6%. Merujuk pada janji yang tersebut, maka fakta pertumbuhan yang rata-rata dibawah 6% selama 5 tahun merupakan kegagalan melaksankan janji angin surga.

Klaim 3 : Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
Antitesa : Dengan landasan yang sama, maka jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni 1667 Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.

Klaim 4 : Pemerintah Baik/Bersih atau Good/Clean Governance
Antitesa : Hal ini bertolakbelakang dimana terdapat anggota-anggota kabinet yang memilikiconflict interest terutama kepentingan partai. Para menteri, dan pejabat teras SBY-JK digaji oleh uang rakyat. Tapi, Andi Mallaranggeng, Rizal Mallarangeng, JK, Surya Dharma Ali, MS Kaban, Hatta Radjasa, Fahmi Idris, Bambang S, Jero Wajik dan sejumlah menteri memiliki hati mendua antara urusan negara dengan urusan partai/tim sukses.  Bahkan iklan puluhan miliar berdurasi panjang tentang Lanjutkan Sejarah Koperasi oleh Surya Dharma Ali  (PPP) dan iklan sekolah gratis oleh Bambang S (PAN) sarat dengan kepentingan politik pemenangan SBY-Boediono. Begitu juga fasilitas negara seperti situs www.presidenri.go.id digunakan untuk kampanye politik. Tampak sekali lingkaran dalam SBY selalu “lempar batu sembunyi tangan“. Tidak hanya itu saja, ketika SBY menyatakan slogan pemerintah yang baik dan bersih, namun fakta tersembunyi adalah merekrut pejabat BUMN dalam Tim Kampanye Nasionalnya, sebut saja Ketua Dewan Pengawas Peruri Achdari,  Komisaris (Kom.) Utama PPA Raden Pardede, Kom. Independen Indosat Soeprapto, Kom. Hutama Karya Max Tamaela, Kom. Wijaya Karya Dadi Prajipto, Kom. Kimia Farma Effendi Rangkuti,  Kom. KAI Yahya Ombara, Kom. Pertamina Umar Said,  Ketua Dewan Pengawa Bulog Sulatin Umar hingga Kom. Utama Pertamina Jend Pol (purn) Sutanto dalam GPS. Sebenarnya ini adalah paradoks antara klaim pemerintah bersih, tapi  disisi lain sarat dengan pelanggaran UU dan penyelewangan fasilitas negara. Bersih hanya menjadi “fakta angin surga” selama penyelewangan fasilitas negara dan pelanggaran UU menjadi suatu yang lumrah bagi penguasa selama tidak diketahui publik umum.

Klaim 5 :Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008
Antitesa : #1 Secara relatif jumlah utang negara turun, tapi secara absolut utang negara naik33% dari Rp 1275 T pada 2004 menjadi Rp 1700 triliun pada Maret 2009.
#2 Sampai hingga saat ini, pemerintah masih setia membayar utang najis serta pengelolaan penarikan utang luar negeri yang bermasalah seperti dilaporkan BPK dan KPK.

Klaim 6 :Utang IMF lunas
Antitesa : Utang IMF 9 miliar USD bersifat nonlikuid. Keputusan menghentikan kontrak dengan IMF telah dilakukan pada 2004. Ketika utang IMF lunas, utang luar negeri kepada ADB meningkat dan disisi lain utang dalam negeri naik 50% selama 4 tahun dan tertinggi sepanjang sejarah.

Klaim 7 :CGI dibubarkan.
Antitesa : IGGI/CGI merupakan grup lembaga keuangan dan negara asing yang menjadi kreditor utang Indonesia. Negara-negara anggota CGI adalah ADB, IMF, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Inggris Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat. Jadi, meksipun CGI dibubarkan, negara-negara kreditor seperti Amerika, Australia, Inggris, Jepang dan lembaga keuangan ADB atau Bank Dunia masih menjadi negara kreditor Indonesia. Pencitraan pembubaran CGI hanyalah kedok pencitraan atas sebuah lembaga institusi, padahal anggotanya CGI masih eksis, tumbuh dan bahkan berkembang.

Klaim 8 :Mengadakan program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan..
Antitesa : Bukti bahwa hampir 52% dana BLT digunakan penduduk miskin untuk membeli rokok, maka program ad hoc BLT merupakan program yang tidak memiliki dampak positif jangka panjang bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Padahal pada awalnya BLT hanya digunakan untuk mengkompensasi kenaikan BBM. Sehingga pemberian BLT di tahun 2009 (bukan dalam agenda kenaikan BBM) menyedot penambahan utang negara. Program BOS, beasiswa, Jamkesmas merupakan program implementasi yang diwajibkan/amanah dari UU 20 Tahun 2003tentang Sisdiknas. Sehingga tim iklan SBY harus dengan jujur mengatakan mana kewajiban/amanah UU, mana pula hasil kreatifitas pemimpin (BLT).

Klaim 9 :Anggaran pendidikan naik menjadi 20% dari APBN, pertama kali sepanjang sejarah.
Antitesa : Peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% merupakan amanah yang harus dilaksanakan secepat mungkin setelah UU 20 tahun 2003 disahkan pada Juli 2003. Namun, meski SBY telah memimpin selama 4 tahun, namun tidak ada niatnya untuk menganggarkan pendidikan sebesar 20%. Tiap tahun sejak 2005, gugatan demi gugatan dilakukan PGRI atas kebijakan pemerintah SBY yang melanggar amanat konstitusi UU 20/2003. Akhirnya pada pertengahan 2008, perjuangan dan semangat pantang menyerah para guru dalam wadah PGRI berbuah hasil, dimana mereka berhasil mengugat UU APBN via MK. Suara para guru menang atas kebijakan SBY bersama DPR yang tidak merealisasikan anggaran 20% untuk pendidikan. Atas jerih payah dan gugatan para guru, tiba-tiba SBY dan Demokrat mengklaim 20% adalah keberhasilannya. Suatu hal yang sangat bertolak belakang, dengan fakta yang sesungguhnya. Justru keberhasilan anggaran pendidiakn 20% merupakan keberhasilan perjuangan guru melawan ketidakpatuhan pemerintah atas amanah UU Sisdiknas.

Klaim 10 :Pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. Anggaran kesehatan naik 3 kali lipat dari sebelumnya, tertinggi sejak orde baru.
Antitesa : Biaya rata-rata kesehatan terus meningkat. Meningkatnya biaya kesehatan dan minimnya ketersediaan layanan kesehatan gratis di berbagai rumah sakit telah menjadi isu yang hangat pada tahun 2007-2008. Bahkan, mahalnya biaya kesehatan menyebabkan masyarakat lebih percaya pada dukun cilik Ponari. Jika dikatakan anggaran kesehatan naik  3 kali, maka kita tanyakan kembali apakah layanan kesehatan meningkat tiga kali? Ternyata tidak. RS Cipto Jakarta tetap menolak pasien untuk rawat inap di RS dan meminta pasien tinggal di luar RS. Hal ini lebih terkait dengan inflasi. Sebagai contoh. Pada tahun 1997, UMR rata-rata sekitar Rp 220 000. Tapi tahun 2009 sudah naik hampir 3.5 kali yakni Rp 800.000 per bulan. Dengan pikiran sempit, maka kita akan merasa bahwa kenaikan UMR sebesar 3x lipat ini merupakan prestasi tertinggi.  Tapi, ingat  pada beban masyarakat. Dengan gaji UMR yang diperoleh oleh seorang pekerja (kepala keluarga atau KK), maka pada tahun 1997, KK tersebut dapat membeli sekitar  300 kg beras (harga beras Rp 700 per kg). Namun pada 2009, ia  hanya mampu membeli sekitar Rp 160 kg beras (harga beras Rp 5000 per kg) meskipun UMR naik 3.5 kali. Artinya apa? Kenaikkan pendapatan (3.5 kali)  jauh dibawah kenaikan inflasi barang (beras naik 7 kali).

Klaim 11 :Korupsi diberantas tanpa pandang bulu. Lebih dari 500 pejabat publik diproses secara hukum, tertinggi sejak merdeka.
Antitesa : #1 Sampai saat ini, kasus aliran korupsi dana non-budgeter DKP 2004 terhenti. Berdasarkan pengakuan terpidana Rokhmin Dahuri dan pelaku Amien Rais bahwa pasangan capres-cawapres  2004 memang menerima aliran dana non-budgeter DKP. Dan salah satu penerima dana tersebut adalah SBY-JK sebesar Rp 225 juta. Namun kasus ini dihentikan setelah  SBY berjabat tangan dengan Amien Rais di Bandara Halim tahun 2007. Ini jelas merupakan cacat dalam pemberantasan korupsi. Dan memang lumrah bahwa penguasa kita masih kebal akan hukum. Yang ironis adalah Rokmin Dahuri menjadi tumbal para penikmat dana korupsi. Inikah pemberantasan korupsi tanpa bulu?  Belum lagi kita berbicara mengenai penanganan kasus royalti batubara, BLBI, suspensi saham BUMI dan luapan lumpu Lapindo.
#2 Perlu diketahui bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi lebih diperankan oleh lembaga KPK. KPK dapat eksis melalui UU 31 tahun 1999 di Pemerintahan BJ Habibie yang kemudian direvisi kembali dalam UU   30 Tahun 2002 tentang Tipikor dibawah Pemerintah Megawati. Dan perlu dicatat, KPK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi dan melapor hasil kerjanya pada DPR  dan Presiden.

Klaim 12 :Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.
Antitesa: Melalui klaim ini, justru sebenarnya menunjukkan pemerintahan SBY gagal dalam merealisasi janji angin surga pada kampanye 2004 yang tertuang dalam RPJM. Dalam RPJM, SBY berjanji akan mengurangi angka pengangguran dari 9.9% pada tahun 2004 menjadi 5.1% pada tahun 2009. Tapi, faktanya, meskipun anggaran naik 3 kali, jumlah penduduk yang menganggur tidak kunjung berkurang sesuai dengan janjinya pada rakyat seperti kita. Dan data tahun 2008 mencatat angka pengangguran adalah 8.4% jauh dibawah target janji kepada kita.

Klaim 13 :Kemiskinan terus turun 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.
Antitesa: Jika tim iklan SBY-Demokrat mau jujur, fakta angka kemiskinan justru menunjukan kegagalan janji SBY dalam pilpres 2004 yang dituangkan dalam RPJM 2005. Janji angka kemiskinan dalam RPJM di tahun 2009 adalah 8.2%, tapi hingga tahun 2008, angka kemiskinan masih diatas 15.4% tidak jauh bergeser dengan tahun 2004. Meskipun adanya program andalan seperti PNPM atau KUR, jumlah penduduk miskin tidak mengalami pengurangan signifikan. Bayangkan meskipun anggaran naik 300%, angka kemiskinan pada 2004 berjumlah 36.1 juta jiwa hanya turun 35 juta jiwa pada Maret 2008 dan meningkat kembali menjadi 40 juta jiwa pada Desember 2008 (data survei UI).

***********
Semoga melalui tulisan ini, masyarakat harus melihat suatu iklan politik  dengan  objektif dengan selalu bertanya “apakah benar data dan faktanya seperti itu?”. Sebaai rakyat kecil, kita bisa melihat, dengan menggunakan persfektif data RPJM ataupun UU yang berlaku, maka sebenarnya klaim-klaim yang sering digunakan SBY (Demokrat) dalam kampanye hanyalah “permainan” statistik kebenaran, yang bernilai kebenaran relatif, bukan sepenuhnya kebenaran absolut. Semoga mereka yang biasanya bersikokoh mengklaim prestasi ini dan itu, bisa sama-sama fairdalam menganalisa data dan kebenaran.

Salam Nusantaraku, 19 Juni 2009
ech-wan

Update: (+ revisi bahas per 21 Juni)

Terima kasih Sdr Oto atas permintaannya data-data yang saya gunakan:

Saya menggunakan data: (silahkan klik sekitar 35 sumber data saya)
Data BPS : GDP—- Kemiskinan [pdf]—– Pengangguran
Janji SBY-JK 2004 dalam RPJM : PP 7 Tahun 2005
Data Bank Indonesia : Laporan BI 2008 [inflasi, GDP, cadangan devisa, APBN] —-  Laporan BI 2004 —- Laporan BI 1998-1999
UU APBN : 2004-2008
Laporan BPK : Pemeriksaan 2007 —— Pemeriksaaan 2007 dan 2006 —- Laporan Pemeriksaan LKPP RI 2008
Kurs Dollar : Depkeu
Korupsi : UU 30/2002 -— UU 31/1999 — Sumber 1 —Sumber 2 —Sumber 3 —Sumber 4—Sumber 5 —Sumber 6-
Indikasi Korupsi Utang Luar Negeri : Sumber 1 —-Sumber 2—-Sumber 3 —-Sumber 4-
Jumlah Utang : Dirjen Pengelolaan Utang per 31 Maret 2009
Lainnya : UU Sisdiknas —-  Agenda Privatisasi-——-Tim Bayangan Kampanye —--Antara Menteri dan Parpol—-Utang Najis – Pelajaran Utang Najis— 4X Perampokan Indonesia— Lapindo — Gugatan PGRI ke Pemerintah via MK —- BLT dan Rokok —

 

Sumber Copas:  http://nusantaranews.wordpress.com/2009/06/19/13-fakta-keberhasilan-sby-dan-antitesanya/

 

Cerita soal SBY benar-benar peragu

Dari: bungaran <no_reply@yahoogrou p s.com>
Topik: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Kilas balik langkah politik SBY (2)
Tanggal: Selasa, 16 Juni, 2009, 7:34 AM

 

Ketika itu, tahun 2001, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman
Wahid, stabilitas politik dan keamanan betul-betul goyah. Di Jakarta,
atau kota besar lainnya, ancaman perampokan, pembunuhan, atau
pencurian, merajalela. Lampu merah (lampu lalu lintas) adalah daerah
bahaya satu, karena di situ beroperasi kelompok `’Kapak Merah”.

Ketika lampu merah menyala, tiba-tiba saja serombongan anak muda
bersenjata kapak, pisau, atau golok -terkadang bersenjata
api-menyatroni mobil yang sedang berhenti, memecahkan kacanya, lalu
merampok penumpangnya, dan pergi seenaknya saja meninggalkan korban,
yang tak jarang sudah dianiaya terlebih dulu. Polisi seakan tak
berdaya. Itu menyebabkan rakyat terpancing menjadi main hakim sendiri.
Maling motor yang tertangkap, dibakar hidup-hidup. Adegan mengerikan
itu, merupakan pemandangan sehari-hari di mana-mana.

Itu belum seberapa. Berbagai daerah bergolak. Aceh, misalnya,seakan
sudah terpisah dari Republik. Bayangkan, Presiden Abdurrahman Wahid,
datang ke Banda Aceh, ketika itu, hanya berani sampai Masjid Raya.
Bicara sebentar, ia langsung balik ke bandar udara, terbang pulang ke
Jakarta. Di Ambon, Maluku, `’perang” Islam – Kristen, mencapai
puncaknya. Tak terhitung nyawa yang melayang, bangunan yang terbakar,
atau perkantoran yang dimusnahkan. Peristiwa serupa terjadi di Poso,
Sulawesi Tengah. Di berbagai daerah di Kalimantan, orang Dayak
`’perang” melawan suku pendatang, Madura. Korban tak lagi terhitung.

Nah, ketika itu yang menjadi Menko Polkam adalah Jenderal (Purn.)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berambisi menjadi Presiden RI.
Sebagai penanggungjawab stabilitas politik dan keamanan di kabinet,
apa yang SBY lakukan? `’Ooh dia rapat terus, diskusi terus, sampai
berbulan-bulan, ” ujar seorang Menteri yang ketika itu masuk jajaran
Polkam. Sebagai hasil rapat-rapat yang melelahkan yang dipimpin SBY
itu, dibentuklah Desk Aceh, Desk Ambon, Desk Poso, Desk Sampit, dan
entah Desk apa lagi. Apa kerja Desk itu? Jangan tanya, karena mereka
rapat terus, diskusi terus, seminar terus. `’Saya lihat orang-orang
yang bunuh-bunuhan di Ambon, Poso, atau Sampit, sudah mulai capek.
Mereka juga sudah capek membakar rumah, saking banyaknya rumah yang
dibakar. Tapi rapat belum menghasilkan keputusan apa pun,” kata
Menteri tadi.

Suatu hari rapat berlangsung, dipimpin SBY. Seperti biasa, diskusi
berlangsung seru di antara peserta rapat, dan SBY menjadi
moderatornya, persis seperti diskusi atau seminar yang biasa dilakukan
di hotel-hotel. Tiba-tiba, SBY memerintahkan Mayjen. Aqlani Maja, Staf
Ahli Menhankam, yang bertugas mewakili Menhankam Mahfud MD, untuk
memberikan pendapat. Konon, Aqlani langsung bicara, `’Pak Menteri,
saya kira sudah lebih 3 bulan kita rapat terus. Semua kita diskusikan.
Orang yang bunuh-bunuhan di Poso, Ambon, atau Kalimantan, tampaknya
sudah capek, mereka sudah berhenti sendiri.Tapi rapat belum mengambil
keputusan apa pun. Kalau Pak Menteri minta pendapat saya, apa saja
yang Pak Menteri putuskan saya setuju. Yang penting, kita harus punya
keputusan. Saya kira itu yang penting.”

 

Wajah SBY langsung merah-padam. Mungkin merasa malu, sekaligus marah, karena merasa dihina. `’Ini bukan rapat kedai kopi, yang hadir di sini, para
Menteri,” teriak SBY. Semua terdiam. Tapi beberapa Menteri, di antaranya, Menteri Otonomi, Prof. Ryaas Rasyid, secara sembunyi-sembunyi menunjukkan jempol jari
tangannya kepada Aqlani, sebagai tanda mendukung. Rapat pun akhirnya
bubar, sekali lagi: tanpa keputusan apa pun.

Menurut sebuah sumber, Aqlani berani bicara seperti itu, selain karena
sudah kesal, mengikuti rapat yang melelahkan tanpa keputusan itu, ia
memang sudah lama kenal watak atau kepribadian SBY. Ia dan SBY,
sama-sama mengikuti pendidikan militer di Port Leavenworth, Amerika.
Di sana pula, mereka sama mengikuti pendidikan S2, dan sama pula
lulusnya. Sebelumnya, mereka pernah pula menjadi dosen di Seskoad,
Bandung, ketika Komandan Seskoad dijabat Feisal Tanjung. Jadi rupanya,
ia tahu betul, bahwa SBY itu adalah tipe orang yang tak bisa membuat
keputusan (indecisive) , apalagi keputusan itu berisiko..

Karena cacat personalitinya itulah, semasa menjadi Menko Polkam,
nyaris tak satu pun keputusan penting -apalagi yang berisiko
tinggi-datang dari kantor Menko Polkam. Kantor Menko Polkam, di
kalangan para Menteri, sering diejek sebagai kantor `’Seminar”.
Seperti diketahui, masalah Poso dan Ambon, akhirnya ditangani oleh
Yusuf Kalla, yang ketika itu menjabat Menko Kesra yang kemudian muncul
Perjanjian Malino I dan II.

Kalau saja SBY punya rasa malu, seharusnya ia mengundurkan diri dari
kabinet, saat Malino I dan II ditandatangani, dan mendapat restu dari
Presiden. Memang gara-gara Malino itu, SBY marah besar kepada Yusuf
Kalla, yang telah mengambil alih wewenang dan tanggung jawabnya, tapi
untuk mundur dari kabinet, tentu saja orang seperti SBY tak akan mau.

Ada lagi kisah dramatis, sekaligus memalukan. Sewaktu Aceh diputuskan
menjadi daerah darurat militer, SBY menjadi pelaksana hariannya,
pimpinan tertinggi adalah Presiden Megawati. Sejumlah pasukan yang
dikirim dengan kapal, sampai setengah bulan terkatung-katung di tengah
laut, karena SBY tak juga memutuskan sikap pemerintah untuk pendaratan
pasukan itu. Malah ada yang bilang, pasukan itu sempat tiga hari
kelaparan, karena persediaan makanan sudah habis.

Akhirnya, di tengah moral pasukan yang sudah hancur seperti itu,
barulah mereka didaratkan, konon setelah Presiden Megawati turun
tangan. SBY? Seperti biasa, tak bisa membuat keputusan berisiko
seperti itu. Hobinya, cuma berbusa-busa bicara di TV dan koran, dengan
bahasa yang selalu normatif karena takut berisiko kalau ucapannya
salah- tapi disusun sesuai kaedah berbahasa Indonesia yang baik dan
benar. Tanyakanlah pada kawan dan lawannya, tentang cacat SBY itu.

Jawabannya pasti tak jauh berbeda: SBY tak bisa mengambil keputusan.
Mana mungkin seorang bisa menjadi pemimpin apalagi menjadi Presiden,
pengambil keputusan tertinggi yang sering penuh risiko dengan cacat
personaliti yang sangat fatal seperti itu? Ini menjadi alasan pertama
dan utama bagi rakyat untuk tidak memilih SBY si peragu.

 

 

Dari: Milis AIPI

Kisah Percikan Air di Dulang (Bisnis Keluarga SBY)

KISAH PERCIKAN Air di Dulang

  

SBY mengkritik keras pejabat dan keluarganya yang berbisnis. Padahal, keluarganya sendiri tidak steril dari bisnis. Menepuk air di dulang, memercik muka sendiri.

 

EDHIE Baskoro Yudhoyono baru selesai menempuh pendidikan diplomanya di Curtin University of Technology, Perth, Western, Australia, 26 Februari 2005, ketika keluarga Cikeas menggelar rapat keluarga untuk membahas masa depan putra bungsu SBY itu. Materi pembicaan seputar keinginan Ibas—demikian sapaan lajang kelahiran Bandung, 24 November 1980 itu—untuk menerapkan dua gelar diploma yang diraihnya selama tujuh tahun, Bachelor of Commerce Finance dan Electronic Commerce, ke dunia kerja.

 

Namun, pembicaraan yang berlangsung serius tapi santai itu menemui jalan buntu. Posisi SBY sebagai presiden membuat mereka kesulitan mencari kata temu untuk menentukan bisnis apa yang cocok untuk Ibas. SBY dan anak-istrinya tentu tidak bisa sembarangan melakukan bisnis. “SBY sangat memahami hal itu,” ujar sumber di lingkungan keluarga Cikeas kepada Indonesia Monitor, pekan lalu.

 

Alhasil, obrolan keluarga yang diselingi hidangan singkong goreng, jajanan pasar, dan teh manis itu pun tidak menghasilkan putusan apapun. Sebagai kepala keluarga, SBY berusaha membesarkan hati putra kesayangannya itu. “Nggak usah buru-buru. Insya Allah, nanti pasti akan ada jalan,” ujar SBY, seperti diungkapkan sumber.

 

Hingga suatu hari, masih menurut sumber, kegalauan keluarga Cikeas itu sampai ke telinga seorang konglomerat pemilik usaha food manufacture, salah satu produknya adalah kopi bubuk kemasan merek terkenal. Selama ini, pengusaha keturunan itu sudah kenal dekat dengan keluarga Cikeas. “Dia menawarkan diri untuk mendidik Ibas berbisnis,” ungkapnya.

 

Mendapat tawaran seperti itu, SBY tak serta-merta menyetujuinya. Bahkan, menurut sumber, ia terlihat keberatan. Namun, tidak demikian dengan Kristiani Herrawati. Istri SBY yang biasa disapa Ani Yudhoyono itu, menurut sumber, terlihat merespon tawaran tersebut. SBY pun akhirnya setuju, tapi dengan catatan: bisnisnya tidak terkait dengan bisnis pemerintah.

 

Meski diperbolehkan berbisnis, namun Ibas diminta untuk melanjutkan sekolah dulu di tingkat master. Secara kebetulan, Agus Harimurti, sang kakak yang dinas di militer, juga akan melanjutkan studi. Mereka sama-sama memilih Nanyang Technological University (NTU) Singapura sebagai tujuan studi. Bedanya, Agus mengambil master di bidang Strategic Studies di Institute of Defence and Strategic Studies, sementara Ibas gelar M.Sc International Political Economy di S Rajaratnam School of International Studies NTU.

 

Sekitar 1,5 tahun mereka berhasil menyelesaikan studinya masing-masing. . Agus kembali berdinas di militer, tepatnya di Yonif Linud 305/Tengkorak, Kostrad, sementara Ibas mulai menyiapkan bisnisnya. Untuk mendalami bisnis yang bakal digeluti, suatu hari Ibas diajak jalan-jalan ke beberapa negara di Eropa dan ke Cina.

 

Saat itu, menurut sumber, sempat terjadi ketegangan antara SBY dan Ani.. Sebab, SBY tidak tahu Ibas sedang jalan-jalan ke luar negeri. “SBY lantas meminta Ibas untuk segera kembali ke Indonesia. Dia tidak ingin ada omongan orang, Ibas jalan-jalan sama konglomerat ke luar negeri. Dia sangat menjaga posisinya sebagai presiden,” ungkapnya.

 

Beruntung, kepergian Ibas tidak sampai memunculkan kontroversi. Rencana menjalankan bisnis pun segera direalisasikan. Langkah pertama adalah menentukan core bisnis yang  akan digarap mereka. Sesuai syarat dari ayahnya, Ibas dan “suhu bisnisnya” sepakat memproduksi biskuit dengan merek dagang Bisco di bawah bendera PT Gala Pangan.

 

Setelah itu, mereka mencari lokasi pabrik. Yang dipilih sebagai basis usahanya adalah kawasan industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sekitar 35 km arah timur Jakarta, tepatnya di Jalan Industri IV Blok PP-3.

 

Menurut sumber, lokasi PT Gala Pangan berada di bagian belakang kawasan industri Jababeka. Jalanan masuk ke lokasi dulunya rusak parah. “Namun, setelah tahu di situ dibangun pabrik milik Ibas, pihak pengelola Jababeka langsung meng-hotmix jalan menuju kawasan tersebut,” tuturnya.

 

Tak hanya aspal hotmix. Sesuai kebutuhan, pabrik dengan omzet 1-2,5 juta dolar AS itu membutuhkan gas LPG dalam jumlah banyak untuk mengaktifkan pengovenan. Saat itu, pipa gas LPG belum masuk kawasan itu. “Tak selang lama, pipa gas dibangun masuk ke kawasan tersebut,” ujarnya.

 

Kini, PT Gala Pangan sudah berproduksi. Dengan memperkerjakan karyawan sebanyak 150 orang, biskuit produk Gala Pangan dilempar ke pasar ekspor, meliputi pasar-pasar utama di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan Oceania.

 

Ketika Indonesia Monitor berkunjung ke pabrik tersebut, Jumat (12/6) pagi, suasana masih terlihat sepi.. Lokasi PT Gala Pangan cukup mewah dan strategis. Dibanding pabrik-pabrik lain di kawasan tersebut, Gala Pangan tampak istimewa.

 

Pagarnya bagus, halamannya luas, dan bangunan gedungnya terlihat rapi. Terletak di sebuah pertigaan Jalan Industri Selatan IV dan Jalan Industri Selatan V, pabrik Gala Pangan terbagi dalam tiga bagian utama, yakni di bagian depan untuk kantor, bagian sisi kiri dan kanan untuk produksi dan gudang. Halaman parkir cukup luas.

 

Namun, yang paling istimewa adalah saat pabrik tersebut akan dibangun. “Peletakan batu pertama oleh Pak SBY,” ujar seorang sekuriti PT Gala Pangan kepada Indonesia Monitor. Dia menuturkan, pabrik kue tersebut memang milik Ibas. Pada awal-awal produksi, Ibas sering datang ke pabrik tersebut.

 

Tapi, menurut dia, akhir-akhir ini Ibas jarang berkunjung. “Pak Ibas sudah lama tidak ke sini. Sejak maju sebagai caleg, dia jarang ke sini, mungkin sibuk,” ujarnya. Dalam ingatannya, Ibas terakhir datang ke pabriknya sekitar lebaran haji tahun lalu. “Itu pun hanya sebentar,” imbuhnya.

 

Menurut sekuriti yang namanya dirahasiakan, ia tidak tahu mengapa Ibas jarang berkunjung ke pabrik miliknya. “Sepengetahuan saya, Pak Ibas masih menjadi komisaris di sini. Sebab dulu sebelum maju jadi caleg, dia sering datang ke sini, sekarang saja yang agak jarang,” lanjutnya.

 

Keterlibatan Ibas dalam bisnis biskuit secara implisit dibenarkah oleh Staf Khusus Ibu Negara Ani Yudhoyono, Nurhayati Ali Assegaf. Awalnya, Wasekjen Partai Demokrat itu tidak mau mengaku soal bisnis Ibas. “Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu,” ujar Nurhayati kepada Indonesia Monitor, Kamis (11/6).

 

Setelah ddesak, akhirnya ia mengakui, meski tidak yakin. “Jujur saya nggak tahu kalau Mas  Ibas  punya pabrik itu. Saya memang pernah dengar Mas Ibas, kalau nggak salah, berbinis  kue kering. Itu kalau nggak salah ya. Tapi, pastinya saya nggak tahu bisnis apa. Yang saya tahu, Mas Ibas di politik,” paparnya.

 

Namun, kalau pun benar berbisnis, menurut Nurhayati, tidak ada salahnya, karena bisnis yang digeluti adalah di sektor swasta dan tidak terlibat kerjasama dengan perusahaan BUMN maupun BUMD. “Apa salahnya anak presiden berbisnis,” gugatnya.

 

Argumen Nurhayati didukung oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie. Menurutnya, yang dimaksud larangan berbisnis, seperti yang pernah dilontarkan SBY, adalah berbisnis dengan mengambil dana APBN.

 

“Itu konkretnya. Kalau ada anak pejabat berbisnis, punya pabrik, punya industri yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan APBN, ya boleh-boleh saja kan,” ujar Marzuki Alie kepada Indonesia Monitor, Selasa (9/6).

 

Lantas, siapa yang “ditembak” SBY dengan pernyataannya? “SBY tidak meng-address kepada seseorang. Dia menyatakan bahwa pemerintahan 2009-2014, saya dan Pak Boediono Insya Allah bebas conflict of interest,” tegasnya.

 

Benarkah? Tanyakan saja pada hotmix, pipa gas LPG, dan batu pertama yang diletakkan SBY di pabrik kue kering milik putra bungsunya itu.

 

■  Sri Widodo, Moh Anshari

http://www.indonesi a-monitor. com/main/ index.php? option=com_ content&task=view&id=2473&Itemid=33

Kecaman Keras utk PKS & partai Islam pendukung SBY

medanpermai  :

Originally Posted by medanpermai

Inna lillahi Wa inna ilaihi Rooji’un …

Sungguh tragis dan sangat disesalkan jika anda semua ikut kampanye bersama TS sby di Pardede Hall Medan. Bagi anda yang menganut agama Islam, pasti menyesal karena telah melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan kewajiban SHALAT DZUHUR hanya karena ikut kampanye sby. (konon sholatnyapun bolong2).

Kronologi kampanye sby di Medan :
Sekitar pukul 10.00 wib sudah banyak masyarakat yang berdatangan dan desak-desakan di sekitar gedung Pardede Hall di Medan. Di jadwalkan sby beserta romobongan akan memasuki gedung pada pukul 14.00 wib.
Kemudian kurang beberapa menit dari jam 12.00 wib, petugas dan TS kampanye sby di Medan, segera memerintahkan seluruh masyarakat Medan yang memegang tiket undangan untuk segera masuk, karena acara penyambutan sby segera di mulai pada pukul 12.00 wib. (pendukung yang tidak memiliki tiket undangan tidak boleh masuk dan hanya diperbolehkan menunggu di luar gedung yang bersebelahan dengan Gereja Dharma Agung Medan). Banyak para simpatisan yang kecewa karena mereka tidak boleh masuk, padahal itu adalah kampanye sby untuk rakyat Medan, ternyata hanya orang2 tertentu saja yang boleh ikut.

Dipintu masuk, semua peralatan tulis, korek, geretan dan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk tindak criminal di dalam gedung, harus ditinggalkan oleh semua pengunjung, karena takut dijadikan senjata. (Aneh, sby ternyata takut kalau ada yang menyakitinya. Padahal itukan kampanye dan dihadiri oleh simpatisan dan para pendukungnya. Tapi itulah sby yang selalu tidak percaya kepada orang dan dia harus takut kemana2 walaupun bersama para pendukungnya) . Dulu sewaktu sby mengadakan rapat dan lain sebagainya di Medan beberapa waktu yang lalu, pemeriksaan oleh Paspampres tidaklah seketat ini, namun sekarang menjelang Pilpres, sby kelihatan sudah ketakutan di depan pendukungnya sendiri. Dasar SBY=Saya Belum Yakin.

Nah, setelah pukul 12.00 wib, acara demi acarapun dimulai, dari pembukaan, hiburan dan lainnya sehingga lebih kurang pukul 14.00 sby beserta rombongan memasuki ruangan. Sbypun disambut meriah oleh para pendukungnya. Kemudian ketika sby berbicara, dia sempat mengatakan : “SBY Sebut Spanduk yang Menyudutkannya Tidak Ksatria “
Ternyata bukan tidak Ksatria tetapi, sby takut kalah, dan kelihatannya memang semua bentuk slogan, spanduk yang menyudutkan sby adalah kenyataan. Sehingga sby pun geraah. Padahal Di MEDAN, banyak spanduk sby-boediono yang juga menyudutkan pasangan lain. Tapi dasar sby tak tau diri dan hanya mau menang sendiri. EGOISSS… TAKUT KALAAH.

Kemudian acara demi acara berlangsung dan selesai pada pukul 16.00 wib lebih. Nah, sejak pukul 12.00 s/d 16.00 wib tersebut TAK SATUPUN undangan yang ikut di dalam gedung tersebut keluar untuk melaksanakan DZUHUR. Padahal waktu dzuhur di medan adalah antara lebih kurang 12.40 wib s/d 15.45 wib. Anehnya, banyak para pendukung tersebut berasal dari partai-partai Islam seperti PKS, PPP, PKB, PBB, PAN dan lain-lainya. TERNYATA para kader, simpatisan dan pendukung sby yang hadir pada hari itu di gedung Pardede Hall, tidak bisa melaksanakan kewajiban yang lebih utama daripada kampanye. Apakah kader PKS, PPP, PKB, PBB, PAN dan lainnya itu sudah LEBIH MENGUTAMAKAN KAMPANYE daripada SHOLAT … ??????
Tidak ada artinya doa, tidak ada artinya takbir yang berkumandang di gedung itu pada hari Ahad, tanggal 21 juni 2009. Semua takbir, doa dan dukungan dari partai2 Islam adalah bentuk KEMUNAFIKAN semata. Ingat dan takutlah akan murka Allah SWT !!!

Kepada semua pembaca DF, ini boleh menjadi renungan buat kita. Dan silahkan dikomentari, baik dari segi positif dan negatifnya. Kami hanya ingin mengutarakan kejadian yang sebenarnya, karena kamipun waktu itu ikut hadir, namun tidak boleh masuk ke ruangan karena tidak memiliki tiket undangan.

“Janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah”. Allah TIDAK AKAN PERNAH luput dari segala kesalahan dan dosa manusia sekecil apapun. Dan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, pasti ada ganjarannya, walaupun hanya setitik debu. Sadarlah umat Islam ….. Jangan terlena dengan janji manis ……

Kami tidak menuduh, tapi kami berada di TKP pada waktu kampanye berlangsung. Anda boleh tanya langsung dengan rekan2 seperjuangan anda di Medan. Bagaimana keadaan Gedung Pardede Hall Medan yang bersebelahan dengan Gereja Dharma Agung.

Jika ada rekan anda yang ikut bersama sby disaat berkampanye di sana, alangkah baiknya anda konfirmasi pernyataan kami. Mudah2an anda mendapat info yang benar

Mohon maaf, disini bukan lawan dan bukan kawan/pendukung. Yang kami paparkan di sini adalah informasi yang kamipun merasakan kejadian tersebut. Kami cuma ingin memberitahukan bahwa di saat kampanye sby berlangsung, kenapa shalat dilalaikan oleh kader2 islam yang tergabug dalam partai2 dakwah. (sekali lagi, kami jelaskan, rombongan kami ada 16 orang dan mengendarai 2 angkot dari Kec,Medan Amplas. Kami rombongan dari Alwashliyah Medan Amplas. Ketika sampai di tempat, hanya 11 orang saja yang boleh masuk karena yang memiliki tiket undangan hanya mereka, dan sisanya kami 5 orang hanya menunggu di sekitar gedung kampanye, dan kami beristirahat di salah satu masjid yang letaknya hanya beberapa puluh meter saja dari gedung kampanye).

Kalau memang anda2 semua tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi, itu bukanlah suatu masalah yang harus dikoar2kan. Kami hanya heran, kenapa selama ini para pendukung sby seperti mendewakan si capres. Apapun kesalahan yang telah dilakukan sby sepertinya sudah tidak mau dilirik dan secara spontan menganggap semua itu bukan kesalahan sby. Kami menilai, bagi para pendukung sby, dia suci dan tidak mempunyai kekurangan apapun. Ingat lho … LIKULLI SYAI IN MAZIYYATUHU. Ada kurang dan lebih itu hal yang biasa. Tidak ada yang sempurna. Namun, maukah kita mengakui kesalahan yang telah terjadi oleh kelalaian seseorang ??? Kalau yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang yang kita cintai, sepertinya akan sulit untuk mengakui kekurangannya

Aamiiinnn … Yaa Rabbal ‘Aalamiinnn …. semoga saja…!

Aamiiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin … Semoga dikabulkan Allah secepatnya …

Ya, harapan kami LIQO2 yang dilakukan tetap Istiqomah. Kamipun bangga jika liqo2 tersebut dapat memberikan motifasi pendingin bagi hati rekan2 dewan sehingga tetap pada tujuan utama dalam mengemban amanah rakyat.

Insya Allah … dan semoga saja liqo2 pks dapat ditularkan dan disampaikan kepada semua anggota dewan yang lainnya walaupun bukan dari PKS saja. Agar mental anggota dewan kita benar2 bersih dengan hati nurani yang suci. Amiiinnn …. Semoga saja PKS mau …

http://forum. detik.com/ showthread. php?t=107699
 

 

 

Courtesy: milis AIPI

SBY, BERHENTILAN MENIPU RAKYAT SERTA BERHENTILAH BER-PURA2

DARI SEORG KWN DI JKT: Ini dari teman yg sdh tobat mendukung SBY. Katanya, mungkin pernyataan ini perlu anda sebarkan. SBY, BERHENTILAN MENIPU RAKYAT SERTA BERHENTILAH BER-PURA2 :

1. Tiap hari se-akan2 teraniaya padahal tiap hari menyindir dan mencibir orang lain dg senyum sinis yg menyakitkan.

2. Tiap hari meminta orang lain tdk sombong namun di waktu yg sama menunjukkan keangkuhan.

3. Tiap hari meminta agar taat aturan namun dg kasat mata mempertonton-kan pelanggaran2.

4. Tiap hari menyatakan se-akan2 santun, di saat yg sama Tim Sukses me-nyerang pesaing2 secara membabi buta dan nekat.

5. Tiap hari se-akan2 memperhatikan rakyat kecil, di saat yg sama selalu menunjukkan kemewahan secara mencolok di setiap acaranya.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss…!
Courtesy: milis AIPI Politik

Klarifikasi Romo Magnis: Catatan mengenai Pemerintahan SBY

Dari  Rama Franz Magnis Suseno :

Teman-teman,

Kemarin saya mendadak diundang ikut rombongan besar – >200 og – ke Cikeas/SBY, diorganisasi entah oleh siapa, kebanyakan adalah wakil-wakil tak resmi Protestan dan Katolik, termasuk Mgr. J. Pujasumarta dan Rm. Benny, tetapi juga Buddha, Hindu dan Konghucu . Saya dipilih menjadi salah satu dari empat penanya oleh panitia. Nah, saya harus mengakui bahwa SBY muncul mengesankan. Ia bicara dulu sekitar 30 menit, tentu mengemukakan prestasinya, tetapi cukup relek dan tidak sombong-sombong dan tidak mengambang. Yang lebih mengesan lagi adalah cara ia menjawab pertanyaan-pertanya an kami. Semua dijawab langsung, to the point. Saya mengatakan bahwa kami khawatir Depdiknas akan diberikan kepada orang dari partai agamis intensif dan bahwa jawaban atas pertanyaan ini akan ikut menentukan sikap umat-umat kami dalam pemilihan mendatang. SBY menjawab cukup lama, bahwa orang-orang NU juga sudah menanyakannya, dan bahwa ia tahu betul bahwa jabatan-jabatan tertentu harus dan akan diberikan kepada orang yang dapat diterima oleh semua kelompok (harapan ketiga yang saya ungkapkan, yaitu agar kekerasan atas dasar agama tidak dibiarkan lagi, dijawab dengan mengacu pada kasus Achmadiyah yang malah tidak saya singgung sendiri; entah Beliau sudah dipersiapkan? ). Saya tulis itu karena bagi saya pernyataan SBY itu memenuhi apa yang saya harapkan dan saya tuntut dulu. Saya tidak mempunyai alasan untuk meragukannya. Maka juga tidak ada alasan untuk memasukkan SBY/ Budiono di antara pasangan capres-cawapres yang menurut saya tidak boleh dipilih.Terimakasih atas segala perhatian dan salam

Franz Magnis-Suseno SJ

Courtesy: milis APIK