PANDANGAN JUSUF KALA – WIRANTO DI KANTOR PGI I

Hari ini saya mewakili kantor KWI  ke PGI dengan acara tunggal silaturahmi JK-Win dengan PGI dan undangan.
Acara dimulai pk 10.07 WIB (terlambat 7 menit dari undangan). dan selesai tept pk 11.30 WIB. JK-Win disertai sekitar 20-an anggota Tim Sukses dan 20 an pasukan pengamanan plus staf  Kantor Sekretariat Wakil Presiden memasuki ruangan aula PGI yang penuh, ditambah 30 an wartawan dan sekitar 50 an undangan. Di samping anggota PGI, perwakilan  Gereja-gereja Pentakosta dan Injili juga hadir. 

Acara
Ajakan doa pembukaan untuk memulai acara dan dan doa pembukaan oleh Pdt Andreas Yewangoe dilanjutkan ucapan selamat datang dan pengantar. Ketua PGI membacakan sebuah ringkasan teks selama 10  menit. Isi ringkasan yg dibacakan:
1. Lembaga Gereja bukan lembaga politik praktis namun ikut bertanggungjawab terhadap hidup politik. Mengutip Yer 29:7 “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dalam rapat majelis pekerja PGI Lengkap beberapa waktu yang lalu, telah ditetapkan kriteria pemimpin NKRI yaitu sesuai dengan Keluaran 18:21: “Cakap, takut akan Allah,  dapat dipercaya, benci akan suap”; kemudian Setia kepada Pancasila, UUD 1945, menghormati pluralitas dan tidak alergi terhadapnya.
2. Memberi masukan /usulan dari hasil rapat majelis pekerja lengkap PGI kepada JK-Win:
1.1. Tetap menjaga Ideologi Pancasila, nilai-nilainya, dan UUD 1945.
1.2. Menolak UU dan PP serta Perda-Perda yang diskriminatit dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
1.3. Menempatkan Pancasila senbagai sumber dari segala sumber hukum.
1.4. Tegas terhadap setiap anarkisme termasuk anarkisme yang berdalih agama.
1.5. Menjunjung kebebasan beragama.
1.6. Memperhatikan kesetaraan jender
1.7. Menolak sistem ekonomi yg tidak adil terhadap rakyat banyak dengan cara revitalisasi usaha mikro dan meninjau ulang kontrak-kontrak ekonomi dengan pihak asing.
1.8. Menghormati lembaga pendidikan swasta, termasuk lembaga pendidikan yg dikelola oleh gereja-gereja. Memperhatikan sekolah-sekolah di pedesaan.
1.9. Mendorong usaha kesehatan yang adil kepada seluruh rakyat dengan cara menghidupkan puskesmas.
1.10. Untuk Papua, menjalankan UU OtSus secara konsekwen, menghormati Papua sebagai bagian dari NKRI dan warga Papua sebagai WNI.
1.11. Menyelesaikan kasus Lapindo-Brantas dengan memberikan penyelesaian yang adil terhadap korban.
1.12. Mengupayakan pemberantasan kemiskinan secara serius.
1.13. Keprihatinan Umat Kristen: Mohon diperhatikan kepentingan umat Kristen dalam membangun tempat ibadat yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Ilustrasi kasus: HKBP Depok dicabut IMB nya.
Penutup: Rakyat bukan konsumen yang dipermainkan pasar, melainkan warga negara yang punya hak atas kesejahteraan dan kebebasan.
Setelah Pembacaan, teks dalam map diserahkan kepada JK dan Win, dilanjutkan penyerahan buku karangan Pdt A Yewangoe “Civil Society di Antara Agama-Agama” .

Moderator: Pdt Richard Daulay kemudian meminta JK dan Win menanggapi poin-poin yang disampaikan oleh PGI.

JK:
Berterima kasih atas kesempatan silaturahmi. Sepakat dengan semua poin usulan PGI. Syarat kepemimpinan itu memang seharusnya rakyat yang mengajukan sehingga penilaian pun oleh rakyat. Terus bekerja sejak dulu, sekarang dan yang akan datang untuk keutuhan NKIRO dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tentang komitmen terhadap Pancasila dan NKRI, tiada boleh ada keraguan. Kami berangkat dari partai nasionalis, maka tentu fokus kami kepada Pancasila dan UUD 1945.
Mengenai HAM, kita setia pada UUD 1945 yang mencantumkan 8 pasal khusus mengenai HAM.
Mengenai UU yang diskriminatif, tentu saja kita tolak. Semua UU harus mebnagun karakter dan jatidiri bangsa. UU Pornografi itu misalnya, melindungi budaya kita sendiri. Diatus di situ bahwa kebudayaan daerah tetap dilindungi. Prinsipnya, setiap UU tidak boleh diskriminatif.
Menanggapi usulan bidang ekonomi, sepakat bahwa kunci ekonomi ialah pertumbuhan ekonomi rakyat dengan kata kunci untuk bangsa sebesar ini ialah “keadilan”. Mengenai Kontrak Karya dengan asing, selama menjadi wapres, telah membatalkan kesepakatan Natuna dan mau merevisi proyek Tangguh. Mengenai pendidikan, sepakat dengan usulan agar tetap memperhatikan sekolah swasta agar setara dengan sekolah negeri.
Mengenai Papua, UU Otonomi Khusus sudah diberlakukan dengan anggaran yang besar. Jatah Papua terbesar dibandingkan yang lain yakni Rp 29 trilyun. Penduduknya 2,5 juta maka rata-rata per penduduk  mendapatkan Rp 10 juta. Sementara sumbangan Papua bagi pusat seperti pajak, PAD, hanya sekitar Rp 9 trilyun. Supaya dana APBN yang digulirkan ke sana efektif, kami mengefektifkan kerja pemerintah daerah.
Mengenai Lapindo, yg terpenting ialah menghentikan dulu aliran semburan lumpurnya. Tentu dengan tetap memperhatikan ganti rugi.

Yang jelas kami bukan neolib. Kami paham bahwa pasar modal itu penting, namun yang terpenting ialah Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Sentral… pasar-pasar tradisional yang menentukan denyut perekonomian rakyat. Ada uang ada barang, sehingga seimbang, jangan dagang uang yang maya saja.

Mengenai keprihatinan pembangunan gereja, baiklah akan kami tinjau. Jika Anda sudah melakukan aturan namun tetap dipersulit, tentu akan kami telusuri. Namun sekarang ini berlaku otonomi daerah di mana kepala daerah memegang otoritas yang lebih kuat. Namun prinsipnya, kebebasan beragama tetap harus dihormati.

Wiranto:
Biasanya dalam acara formal, pihak yang paling tua yang bicara terakhir. Namun karena kami adalah tamu, maka kami ikuti aturan tuan rumah, bahwa yang bicara yang tua dulu yaitu pak JK. Saya yg lebih muda sekadar menambahi saja. Saya menanggapi dari sisi yang lain, yaitu kesetiaan pada Sumpah Pemuda dan Konstitusi. Bagi kami, segalanya telah jelas, sejak Sumpaj Pemuda 1928, tak ada sejengkal pun wilayah di NKRI yang bukan milik bersama. Kemudian semangat itu diejawantahkan dalam Konstitusi. Bagi kami tolok ukur bekerja hanya sederhana namun penting yaitu melaksanakan konstitusi.Dalam persaingan global, jika lebih cepat akan lebih baik. Motto kami itu bukannya tanpa alasan. Kiuta mesti lebih cepat lagi membangun kepastian. Kita bangun kepastian, karena rakyat mengharapkan kepastian. Untuk menuju Indonesia yang lebih adil, diperlukan konsistensi (satunya kata dan perbuatan), dan transparansi, yang artinya saatnya hati nurani bicara agar  tiada dusta di
antara kita. (hadirin tertawa dan bertepuk tangan). Membangun hari esok yang lebih baik adalah perintah setiap agama.
Mengenai kesatuan NKRI, tugas kita ialah demi tumpah darah rakyat Indonesia. Karena itu, jika pemimpin membiarkan suatu wilayah lepas, maka ia adalah pengkianat. (hadirin tepuk tangan dan tertawa).

Moderator (Richard Daulay): Kita akan sampai ke acara tanya jawab. Namun bolehlah saya memprovokasi. Pak JK dan Pak Wiranto, yang hadir di sini ialah para pemimpin gereja-gereja, yang mewakili puluhan juta umat di daerah. Maka acara ini tak main-main lho, Pak (hadirin tertawa). Misalnya yang sensitif ialah RUU zakat dan halal. Ini membuat umat non-muslim merasa didiskriminasi. Maka, silahkan yang mau bertanya. The sooner is better…
Penanya 1:
1. Seperti Injil Matius 5 berbahagialah yang membawa damai  karena merekalah anak-anak Allah, Pak JK ini intens mendamaikan konflik Poso dan Aceh. Apa motivasinya?
2. Ada istilah “Kallanomics” yaitu kelistrikan, swasembada dan ketahanan pangan. Bagaimana implementasinya untuk menyejahterakan?
3. Di Ciledug ada jemaat gereja yang tak diberi izin, sehingga harus mengungsi ke GKI Bintaro. Bagaimana upaya nyata Bapak?

Tanggapan JK:
Waktu konflik di Poso meletus, saya MenkoKesra dan menko Polkam nya SBY. Saya lihat pendekatan keamanannya tidak jalan. Saya ke sana dan melihat penderitaan di tempat pengungsian, orang saling curiga. Saya tergerak karena penderitaan rakyat. Waktu itu pengungsi kita terbesar di dunia. Mengenaskan sekali. Saya lihat pendekatan keamanan tidak berhasil. Maka saya pakai pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan dengan prinsip keadilan. Dari sisi agama, kita ubah cara pikir beragama mereka. Waktu itu mereka semangat untuk yang muslim berjihad dan pasti masuk surga, dan yang kristen perang salib dan menganggap pasti masuk surga. Saya katakan, apa ada ajaran yg membenarkan membunuh agar masuk surga? Yang ada ialah yang membunuh masuk neraka. Maka kalian akan masuk neraka semua. (hadirin tertawa). Dengan itu mereka sadar dan takut masuk neraka. Maka jika ingin masuk surga harus rukun. Tapi masalah pokoknya bukan pada agama. Masalah konflik sebenarnya ialah
sosial-ekonomi dan politik. Agama hanya jadi target saja.
mengenai Kallanomics, ya pemerintah harus menjamin ketersediaan listrik dan pangan untuk rakyat. Itu mutlak toh. Itu tak boleh diserahkan kepada pasar bebas.
\Mengenai izin pendirian gereja, kita akan cek lagi soal itu.

Penanya 2:
Kebutuhan mendasar umat Kristiani ialah ketenangan beribadah. Minta agar ada jaminan kepastian ketenangan beribadah pemeluk agama Kristen.

Penanya 3:
Terkesan dengan kata-kata kampanye JK: “Bukan rakyat yang harus menyesuaikan diri dengan pemimpin, melainkan pemimpinlah yang harus menyesuaikan diri dengan rakyat”. Mengajukan dosa-dosa pemerintah selama ini: 1. Tidak melindungi kebebasan beribadah dan relasi pribadi dengan Tuhan’ 2. Tidak tegas dalam pelanggaran hukum. Usulan: . 1. Menghapus kolom agama di KTP yg bisa membuat sikap diskriminatif. Maka mohon kolom agama ditiadakan di KTP. 2. Meninjau ulang Departemen Agama. Biarlah soal agama diurusi oleh mejelis-majelis agama. Jika tetap dirasakan keperluan akan DepAg, maka sebaiknya khusus untuk DepAg, menterinya bergilir dari perwakilan agama-agam resmi. 3. Agar Indonesia aman, meminta agar SKB, PerBer, Perda-Perda Syariah ditiadakan. Karena jika itu berlanjut, dikawatirkan bentrok antara Kristen dan Islam.

Tanggapan JK:
Bahwa ada kasus dalam hubungan antar-agama, itu tidak disangkal. Namun jauh lebih tenang waktu-waktu hidup bersama kita dibandingkan dengan terjadinya kasus-kasus.  Kini justru gereja terbesar se Asia Tenggara dibangun pada tahun lalu di Kemayoran dan umat lain tak ada yang mengganggu. Ini harus diperhitungkan. Yang terpenting ialah rasa keadilan dipenuhi dahulu. Maka, kalau pasangan Sulawesi-Jawa ini berhasil, semoga tak ada lagi stigma-stigma antara satu sama lain. Presiden RI dipilih berdasar kemampuan, bukan berdasar tempat lahir. (Hadirin tertawa dan tepuk tangan).  Hendaknya jangan mereduksi agama dalam hukum semata. Al Quran dan Injil itu lebih tinggi daripada UUD dan hukum. Negara hanya mengatur pada taraf UU dan hukum. Tetapi bagaimana orang berzakat sudah ada aturannya. UU Zakat hanya mengatur jika ANda membayar zakat maka ongkos pajak Anda akan ikut diperhitungkan. UU Haji bukan mengatur akidah berhaji, namun pengaturan pembiayaannya.
Mengenai KTP dengan kolom agama, itu hanya cara melayani.

Penanya 4:
Senang karena baru kali ini ada Wapres, Capres-Cawapres berkunjung ke PGI. Mengakui peran JK dalam mengatasi konflik-konflik, namun memberitahu bahwa trauma rakyat pasca konflik sampai kini tetap ada. karena sikap arogan dari kelompok-kelompok di Poso. Apa langkah konkret untuk 5 th ke depan jika terpilih untuk membuat keadilan bagi semua warga negara? Api dalam sekam pasca konflik Ambon masih ada. Kemiskinan di Papua masih akut. Bagaimana program nyata menghadapi ancaman terhadap Pancasila dalam UU dan Raperda yang diskriminatif?

Tanggapan JK:
Konflik Poso membawa korban 2000an meninggal dunia. Pasti saja trauma masih ada. Namun proses pemulihan terus berjalan. Poso kini relatif aman. Jika ada perselisihan kini bukan lagi antar agama tetapi antar kultur. Itu lebih mudah diselesaikan daripada konflik agama. Karena jika konflik agama pasti akan dirasakan ke yang lain pula. Saya kira bukan api dalam sekam lagi. Maka yang pentingf mesti keadilan berbasis ekonomi. Keseimbangan sudah terjadi. Bupatinya kini Kristen-China, Wabupnya Islam. Maka tak ada alasan lagi untuk mengungkit ketidakadilan komposisi.
Nilai-nilai keagamaan tetap bisa mempengaruhi UU. Di Philipines, UU dipengaruhi Katolik, di Eropa oleh Kristen. Di Philipines orang mau cerai di pengadilan susah sekali karena pengaruh Katolik. Tetapi itu tetap dari sisi moralnya, bukan agama mau mengatur teknis. Soal UU Pendidikan Nasional, yang mewajibkan anak-anak beragama tertentu mendapatkan pelajaran sesuai agamanya, itu memang kewajiban kita untuk memenuhi hak anak tersebut. Masalahnya mungkin karena banyak orang Islam menjadi siswa di sekolah Kristen, dan tak ada orang Kristen yang bersekolah di pendidikan Islam (hadirin tertawa). Kalau hal ini dibuat sebenarnya seperti di kawasan mayoritas Kristen, ada pula anak yang menjadi siswa di sekolah Islam dan mendapatkan pelajaran agama Kristen.
Di Papua, yang pokok bukan hanya kemiskinan ekonomi tetapi juga spirit.

Tanggapan Wiranto:
Mengenai konflik-konflik khususnya  Ambon, penanganannya bertahap. Isolasi, membatasi ruang lingkup konflik agar mudah dipadamkan. Mediasi, seperti yang banyak dibuat oleh Pak JK. Rekonsiliasi, membuat jembatan perdamaian dan saling memahami serta memaafkan. Yang paling lama ialah tahap Rehabilitasi, karena luka yang masih dalam proses penyembuhan sering diusik lagi. Pernah saya membuat acara rekonsiliasi. Semua sudah menyesal bareng, semua nangis bareng… Lalu sepakat mau mengarak bendera perdaiaman berkeliling ke pulau-pulau. Eh baru mau berangkat sudah bertikai lagi soal ke pulau mana bendera mau dibawa pertama kali. Nah, ini paling sukar, apalagi kalau sudah hobinya bertengkar (hadirin tertawa). Maka, yang terpenting ialah biarkan hati nurani bicara (hadirin tertawa dan tepuk tangan).

Moderator (Pdt Ricard Daulay) menutup dengan kesimpulan singkat bahwa pasangan JK-Win telah menanggapi dengan baik semua masukan dan pertanyaan dengan kata kunci Pancasila, UUD 1945, dan berpihak pada tumpah darah Indonesia.
Doa penutup oleh salah satu pengurus PGI untuk kesehatan dan keselamatan kampanye dan pemilu pres-wapres, serta untuk kesehatan JK-Win dan keberhasilan kampanyenya. Setelah doa, selesai pada pukul 11.30, masih ada sekitar 7 menit untuk foto-foto bersama antara JK-Win dan Pengurus PGI.

Kesan saya pribadi: domain pertanyaan dari peserta masih hanya seputar kebebasan beragama dan pluralisme serta penanganan konflik. Soal-soal lain yang sebenarnya bagus seperti ekonomi kerakyatan dan ide Kallanomics dll tak banyak dibahas.

Salam
Y Dwi Harsanto Pr
Komisi Kepemudaan KWI

Courtesy: milis APIK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: