PKS Syaratkan Kontrak Politik Islami dan Termasuk Para Anggta Koalisi

PKS Syaratkan Kontrak Politik Islami
Link : http://tokohindones ia.com/berita/ berita/2009/ 09.shtml

Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan Partai
Demokrat (pemenang Pemilu Legislatif 2009), ditetapkan dalam
Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS, sebuah lembaga pengambilan
keputusan tertinggi dalam tubuh PKS. Keputusan diambil setelah
menggelar rapat dua hari, 25-26/4/2009 di hall Bina Karna, Komplek
Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam jumpa pers, seusai MMS PKS ditutup sekitar pukul 17.15 WIB,
Ketua Majelis Syuro DPP PKS KH Hilmi Aminuddin memaparkan hasil
keputusan tersebut. Dijelaskan,
MMS menghasilkan empat hal: Pertama, dalam Pemilu Presiden PKS
berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat, apabila kontrak politik
disepakati bersama.

Kedua, kontrak politik dilakukan berdasarkan platform bersama dan
disetujui oleh Tim Lima (PKS) dan Tim Sembilan Partai Demokrat (PD)
dan dibuat dalam keberpihakan dan kepedulian terhadap bangsa dan
negara. Ketiga, dengan mempertimbangkan etika dan kesantunan politik,
PKS akan menyampaikan nama-nama Cawapres dalam amplop tertutup kepada
SBY. Keempat, Tim Lima yang diketuai Tifatul Sembiring akan
menindaklanjutinya.

Kemudian, keputusan MMS PKS ini disampaikan kepada SBY dan Partai
Demokrat. Setelah itu, Tim 5 PKS mengadakan beberapa kali pertemuan
dengan Tim 9 PD. Di antaranya pertemuan di Hotel Sari Pan Pacific,
Jakarta, Selasa (28/4) petang. Dalam pertemuan tersebut, PKS
menyampaikan draft piagam kerja sama koalisi kepada Tim 9 PD.

Seusai pertemuan, Presiden PKS yang juga Ketua Tim 5, Tifatul
Sembiring, mengungkapkan bahwa PKS mengedepankan pokok-pokok pikiran
islami untuk dijadikan sebagai landasan penyusunan kebijakan
pemerintah dalam berbagai aspek kebangsaan dan kenegaraan.” Baik untuk
kerja sama di eksekutif maupun legislatif,” ujar Tifatul Sembiring,
sebagaimana dirilis Republika.co. id, Selasa 28/4 malam.

Tifatul mengungkapkan, PKS menginginkan jika koalisi politik bisa
mendukung semangat pencarian solusi masalah-masalah kebangsaan dengan
pendekatan Islam.”Bahasanya, koalisi tidak menghalangi pengambilan
solusi-solusi islami sebagai salah satu alternatif penyelesaian
masalah bangsa,” kata Tifatul. Menurut Republika, Tifatul juga tak
menampik jika semangat pencarian solusi islami tersebut juga perlu
diperjuangkan dalam penyusunan konstitusi negara. “Intinya tidak
menghalangi alternatif-alternat if solusi islam untuk masalah-masalah
kebangsaan,” tegasnya

Dalam piagam, menurut Tifatul, juga disebutkan agar tidak ada upaya
menghalang-halangi atau memberikan kebebasan dalam berdakwah untuk
perbaikan moral bangsa. Masalah moral bangsa yang dimaksudkan Tifatul
yaitu peredaran narkoba, praktik prostitusi, perjudian, dan penyebaran
alkohol yang tidak terkontrol.

Selain masalah domestik, PKS juga mengajukan usulan kesepakatan dalam
keaktifan peran luar negeri Indonesia di wilayah regional dan
internasional. Masalah penguatan kerja sama Asean, Asia, dan
perdamaian konflik di Timur Tengah menjadi bidikan utama proposal
politik PKS.

Khusus untuk isu perdamaian di Timur Tengah, PKS ingin ada kesepakatan
anggota koalisi guna mempercepat kemerdekaan Palestina. Menurut
Tifatul, palestina sebagai tempat lahirnya Imam Syafii, maka
perjuangan untuk kemerdekaan Palestina tentu harus pula mendapatkan
dukungan.

Kepada pers di Jakarta, Kamis 30/4, Tifatul juga mengungkapkan draft
kontrak politik yang diajukan PKS yang antara lain mencantumkan poin
meminta agar pemerintahan yang berjalan nantinya tidak membatasi gerak
umat Islam. “Pasalnya, PKS tidak ingin kejadian pada era Soeharto lalu
berulang,” ujar Tifatul.

Menurut Tifatul, kontrak politik tersebut hanya melanjutkan apa yang
sudah ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2004 lalu.
Kontrak tersebut, lanjutnya, menegaskan agar umat Islam diberikan
keleluasaan dalam mobilitasnya, baik secara vertikal maupun
horizontal.

Ia menjelaskan maksud kebebasan horizontal adalah umat Islam diberi
kebebasan untuk melakukan dakwah ke sesama. Sedangkan, maksud
kebebasan vertikal adalah umat Islam diberi kesempatan untuk menduduki
posisi-posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di kabinet.

Selain permintaan kebebasan bagi umat Islam, PKS juga menghendaki
kesepakatan yang menyangkut etika dalam kepemerintahan. Salah satu
poin adalah agar orang-orang yang menduduki jabatan di kabinet ataupun
di parlemen, melepaskan jabatan strukturalnya dalam partai politik.
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang
berimbas pada kinerja orang tersebut. Selain itu, kata Tifatul,
komunikasi politik harus selalu dilakukan, baik antara presiden dan
partai koalisinya, maupun antara partai-partai koalisi itu di parlemen
untuk menjaga konsistensi koalisi.

Tifatul menegaskan PKS bisa saja mundur dari kabinet (koalisi) kalau
kontrak tidak dijalankan lagi sesuai yang tercantum. “Jadi, sanksi
yang diberikan merupakan sanksi moral. Orang akan nilai apakah
(pemerintahan) ini kredibel atau tidak,” katanya. PKS berharap kontrak
berlaku tidak hanya untuk koalisi antara Demokrat, termasuk SBY, dan
PKS, tetapi juga dengan partai lain yang tergabung dengan koalisi.
Setelah kontrak itu ditandatangani, semua patuh pada kontrak yang
disepakati dan berlaku hingga masa pemerintahan lima tahun ke depan

Satu Tanggapan

  1. saya kecewa dengan keputusan SBY, yang mene rima kontrak politik islami, SBY sydah lupa denagn UUD 45, bahwa Indonesia mempunyai 5 agama yang di lindungu UUD 45…

    SBY sudah cacat UUD….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: