TERORISME TAK PENGARUHI CITRA PKS

Amirul Hasan – Okezone

JAKARTA – Dua buronan polisi dalam kasus terorisme, Saefuddin Jaelani dan M Syahrir ternyata adik kandung dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Kabupaten Tangerang, Anugrah. Apakah keterkaitan karena hubungan keluarga ini akan memengaruhi citra partai bergambar bulan sabit kembar ini?

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, untuk saat ini kasus di atas belum akan memengaruhi pencitraan PKS di mata publik. “Tapi tergantung pada fakta-fakta di lapangan nanti seperti apa,” ujar Qodari dalam perbincangannya per sambungan telepon dengan okezone, Selasa (25/8/2009).

Menurut Qodari, ideologi yang dianut oleh PKS selaku partai politik dengan kelompok teroris itu sangat jauh berbeda. Pertama, PKS percaya dengan konsep nation state (negara kesatuan), sedangkan terorisme tidak. “Mereka ingin mendirikan Daulah Islamiyah yang tidak dipisahkan dengan sekat-sekat geografis,” terangnya.

Selain itu PKS selaku partai politik tentu percaya dengan koridor demokrasi. Hal ini terbukti PKS mengikuti proses pemilu dan ikut serta dalam pemerintahan. Ketiga, karena PKS percaya menganut sistem demokrasi, maka PKS percaya pada proses politik nonkekerasan. “Jadi secara kepartaian mereka berbeda ideologi,” nilainya.

Setidaknya, dengan keterangan pers yang dilakukan oleh PKS dan Anugrah kemarin, memberikan kejelasan bagi masyarakat bahwa PKS dan Anugrah sendiri tidak sependapat dan mengutuk aksi terorisme. “Toh hingga sekarang Anugrah tidak ikut bersalah kan, selain itu mereka (Saefuddin dan Syahrir) juga bukan eksponen ataupun pengurus PKS,” pungkasnya. (ram)

(mbs)

Sumber: http://news. oke zone.com/index.php/ReadStory/2009/08/25/1/250998/terorisme-tak-pengaruhi-citra-pks

 

Strategi Baru Mafiaceli (Tim Sukses SBY): Blame to black

[dikutip dari milis AIPI Politik]

From: Isra Ramli isera12@yahoo. com
Date: Wednesday, July 1, 2009, 8:01 PM

artikel menarik dari politikana.. .
IR

———— ——— ——— ——— ——— ——— –
Blame to Black, Strategi Baru Mafiaceli

Dari Ende, Flores, Celi mengirimkan sebuah surat dengan gagah
sebagai tanggapan terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim sukses JK
Wiranto atas pernyataan Celi yang meminta JK meminta maaf karena
beredarnya selebaran yang berisi “fitnah” tentang istri Boediono yang
Katholik pada saat kampanye JK di Medan beberapa hari yang lalu. Tentu
saja itu surat bukan sembarang surat, tampaknya sudah dipersiapkan
dengan baik bahkan mungkin jauh-jauh hari sebelum JK berkampanye di
Medan. Dalam surat itu, Celi menerangkan bahwa dia tidak akan pernah
meminta maaf karena pernyataan itu karena keyakinannya pada kebenaran.
Di akhir surat itu, sang mafiaceli menulis penuh ironi, “Persoalan
ini adalah persoalan prinsip yang melebihi persaingan politik.  Pemilu
boleh datang dan pergi, pemimpin boleh naik dan turun — tapi
prinsip-prinsip itu bersifat abadi.  Kita tidak boleh berbohong dalam
mengedarkan informasi.  Kita tidak boleh bersikap diskriminatif
terhadap penganut agama lain.  Dan kita tidak boleh melepaskan
tanggungjawab dalam perkara sepenting ini”. Wah ini luar biasa sekali, Mafiaceli berbicara tentang prinsip, saya nyaris jatuh hati padanya.

Tetapi sepandai-pandai Celi bermuslihat, akhirnya belangnya ketahuan
juga. Semua ini tidak lebih dari skenario tunggal dengan alur yang
dibikin agak membingungkan khas Mafiaceli. Bagian penting dari prinsip
politik yang keji adalah mengaburkan kebenaran dengan menimpakan semua
kesalahan kepada lawan. Mafiaceli ternyata belum lulus dari sekolah
intelijen Ohio-Langley, William “Bill” Lieddle perlu mengevaluasi
kemampuan murid kesayangannya ini. Adalah pengakuan Adi sang penyebar
selebaran pada saat kampanye JK yang menghancurkan skenario canggih
Mafiaceli. Sebagaimana diberitakan oleh Tempo Interaktif, Adi bersama
dua orang lainnya menyebarkan selebaran itu atas perintah dari tim
sukses SBY- Boediono yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Abdul
Wahab Dalimunthe. Maka hancurlah semua skenario indah
“Medan-Jakarta- Ende” Mafiaceli. Bila permasalahan ini ditelusuri dengan
teliti maka akan sulit bagi trio Mafiaceli untuk mengelak dari skenario
ini. Tetapi menurut saya, sudahlah tidak usah diperpanjang, kenapa
harus heran dengan cara-cara keji Mafiaceli, bukankah itu keseharian
yang kita terima begitu saja.

Blame to Black Campaign; sebenarnya ini skenario sederhana tetapi
hanya akan dilakukan hanya oleh orang-orang yang pikirannya keji
seperti Mafiaceli. Caranya sederhana, pilih isu sensitif yang selama
ini menjadi senjata lawan, gunakan isu itu untuk kepentingan sendiri.
Koordinasikan beberapa orang untuk menyiapkan isu sebagaimana yang
selama ini digunakan oleh lawan, pertajam sehingga benar-benar menohok
diri sendiri, lalu sebarkan di tengah massa lawan. Sediakan jeda waktu
sehari dua hari agar pers terus mengupasnya. Sebelum lawan bereaksi,
lemparkan tuntutan. Setelah reaksi lawan diterima, gunakan argumen yang
terkesan sehat untuk melibas pembelaan diri lawan. Politik ini sangat
efektif, karena Mafiaceli menyediakan materi Black Campaign yang justru
kesalahannya akan ditimpakan kepada lawan. Skenario Celi
ini nyaris sempurna, sebab dia merencanakan dimana Black Campaign itu
akan diluncurkan, pada saat kapan di Jakarta dia akan melemparkannya
dan dia tentukan pula tempat bersejarah, Ende, sebagai tempat untuk
menuliskan pembelaannya pada prinsip-prinsip demokrasi.

Celi memilih Medan lewat perhitungan yang cermat. Karena kekejian
hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kebencian yang
sangat, maka Celi mendapatkan tempat dan orang yang tepat. Medan adalah
pusat koordinasi wilayah I pemenangan SBY-Boediono yang dipimpin oleh
Abdul Wahab Dalimunthe. Siapakah Wahab Dalimunthe ini? Tentu Mafiaceli
tidak sembarang memilih bidak. Dia adalah mantan Ketua DPD I Partai
Golkar Sumut dan kemudian Ketua Dewan Penasihat DPD I Golkar Sumut.
Pada tahun 2008 lalu, Wahab maju mencalonkan diri sebagai Gubernur
Sumut. Tetapi sayang sekali, keinginannya itu tidak didukung oleh DPP
Golkar yang lebih merestui walikota Binjai, Ali Umri untuk maju.
Sedangkan di tingkatan massa Golkar Sumut mereka lebih memilih Samsul
Arifin yang akhirnya memenangkan Pemilihan Gubernur Sumut. Hasilnya
Wahab Dalimunthe menempati urutan buncit dari empat kandidat. Urutan
buncit bagi seorang dedengkot Partai Golkar Sumut tentu suatu hal yang
sangat memalukan. Wahab merasa telah dipermalukan oleh DPP Golkar yang
dipimpin oleh Jusuf Kalla. Rasa malu berubah jadi benci
dan kebencian yang sangat itulah yang kemudian diperalat oleh Celi..
Dia tinggal menyiapkan konten untuk black campaign, sementara Wahab
memilih orang. Waktunya ditentukan sesuai jadwal kampanye JK.
 
Operasi intelijen Mafiaceli mulai berjalan. Sore harinya, isu black
campaign oleh tim JK Wiranto mulai dihembuskan. Di Jakarta Celi
menunggu perkembangan, tentu sambil tidak sabar menunggu waktu yang
tepat untuk menyampaikan pernyataan balasan yang telah dia siapkan
jauh-jauh hari. Sesuai harapan Celi, isu berkembang dengan cepat.
Sehari kemudian, dia menyampaikan tuntutan agar JK menyampaikan
permintaan maaf. Celi tahu tim JK akan bereaksi, dan pasti bentuknya
somasi. Pada saat tim JK Wiranto bereaksi sesuai yang dia kehendaki,
Celi tahu dimana tempat untuk membalas somasi itu dengan pernyataan
yang heroik, dia sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Celi segera
terbang menemani Boediono dalam kampanye di Ende Flores. Ende adalah
tempat yang sempurna untuk mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi,
bukankah di tempat itu Bung Karno dulu dibuang karena perjuangannya
menuntut kemerdekaan Indonesia. Lah, ternyata setelah gagal menjadikan
dirinya Obama van Indonesia, Celi tiba-tiba ingin jadi Sukarno pula. Di
Ende, Celi tinggal menyambungkan notebook nya dengan koneksi internet.
Pernyataan yang telah dia tulis jauh hari sebelum kasus ini terjadi
dikirimkan ke semua media, mailing list dan saluran informasi lainnya.
Selama beberapa jam Celi telah merasa akan menjadi presiden Indonesia
2014, sayang mimpinya itu terbunuh lewat pengakuan Adi.

Sebenarnya skenario Blame to Black ini bisa berjalan dengan
sempurna, sayangnya Celi salah memilih orang untuk menjadi partner in
crime. Wahab Dalimunthe, pecundang pilkada itu sudah berumur 69 tahun.
Tentu saja akal sehatnya sudah terkuras untuk bisa memilah agen yang
tepat untuk melaksanakan semua rencananya. Wahab salah memilih orang,
rencana sempurna Celi jadi berantakan. Inilah kesalahan mendasar
Mafiaceli, trio ini terlalu bersemangat sampai lupa menyiapkan detail
rencana termasuk masalah usia partner in crime mereka. Sekarang
semuanya terungkap sudah, tetapi percayalah kita tidak akan kehilangan
hiburan. Mafiaceli tetap akan eksis, sebab setiap kali kena masalah
seperti ini, Celi akan berlindung di ketiak Anto yang pandai bersilat
lidah. Dan seperti biasa, kita akan melupakannya begitu saja. Kekejian
Mafiaceli akan terus merajalela.
sumber: http://politikana. com/baca/ 2009/07/01/ blame-to- black-strategi- baru-mafiaceli. html

Ipar, Istri dan Anak SBY akan Masuk KPK ? Menyusul Besan

DARI KOMPASIANA.COM TGL.28 JUNI 2009
 
Ipar, Istri dan Anak SBY akan Masuk KPK ? Menyusul Besan
Oleh saricantika – 28 Juni 2009 –
Pernyataan SBY yang menyebut bahwa KPK sudah menjadi lembaga super body, serta  perintahnya kepada BPKP untuk mengaudit KPK, tak lepas dari skenario SBY untuk mengobrak-abrik KPK. Selain dilatari dendam lantaran besannya Aulia Pohan dijebloskan ke penjara oleh KPK, SBY sudah mulai cemas; bisnis keluarganya sedang diselidiki KPK.
Pernyataan- pernyataan SBY selama ini yang memuji langkah KPK dalam memberantas korupsi itu hanya manuver politik semata dan sekadar untuk pencitraan. Padahal sebenarnya  SBY sangat panik karena kini KPK yang dia rancang sedemikian rupa untuk kepentingannya, kini tidak dapat SBY kontrol lagi.
SBY sendiri sekarang sudah mulai cemas dengan manuver KPK yang mulai melirik bisnis keluarganya. Juga, KPK saat ini sudah mulai “menembak” orang Partai Demokrat, dengan menyeret salah satu tokoh penting Partai Demokrat, yakni  Jhony Allen dalam kasus pembangunan sarana pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.
Inilah salah satu alasan mengapa SBY ingin membubarkan KPK. Jika itu tidak dihentikan, bisa-bisa KPK akan terus saja melakukan manuvernya untuk mengusut korupsi keluarganya dan juga orang-orang Demokrat.
Sebetulnya SBY tidaklah benar-benar serius memberantas korupsi, terbukti dengan lambannya pemerintah mengeluarkan Perpu Pengadilan Tipikor, karena proses pembuatan UU Pengadilan Tipikor di DPR hingga saat ini masih belum jelas bentuknya. Sementara DPR sendiri sudah akan berakhir masa tugasnya September mendatang.

Korupsi Besan SBY: Aulia Pohan

KPK telah berhasil mengungkap korupsi besan SBY, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantawi Pohan. Dan kini Aulia telah masuk penjara dijerat dengan kasus dugaan korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar. Kasus ini berawal sejak tahun 2000. Saat itu, tekanan publik terhadap BI sangat besar akibat skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Tim Penuntut Umum menuntut Aulia Tantawi Pohan empat tahun penjara dalam perkara dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar pada 2003.

Aulia dituntut bersama dengan tiga mantan Deputi Gubernur BI yang lain, yaitu Maman H. Somantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin. Ketiga mantan pejabat BI itu juga mendapat tuntutan yang sama.
Dana YPPI sebesar Rp100 miliar itu diduga digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat BI. Aulia Pohan dan terdakwa lainnya diduga menyetujui pemberian bantuan melalui mekanisme RDG.
Para mantan pejabat BI itu adalah mantan Direksi BI, Hendro Budianto, Paul Sutopo, dan Heru Supraptomo. Mereka menerima bantuan masing-masing sebesar Rp10 miliar.
Selain itu, para terdakwa juga menyetujui memberikan dana Rp 25 miliar kepada mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono dan Rp13,5 miliar kepada mantan Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawiranata.
Selain memberikan bantuan kepada para mantan pejabat BI, para terdakwa juga diduga menyetujui pemberian uang sebesar Rp 31,5 miliar kepada DPR melalui anggota DPR Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu. Pemberian itu untuk memperlancar amandemen UU BI dan penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Atas perbuatan itu, Aulia dan terdakwa lain dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

KKN Kel. Ani Yudhoyono & Kel. Hatta Rajasa
Saat ini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi keluarga SBY di PowerTel.  Perusahaan penyedia jasa infrastruktur backbone internet ini merupakan perusahaan yang melibatkan keluarga Ani Yudhoyono dan keluarga Hatta Rajasa.
Dalam susunan pejabat teras PowerTel duduk Hartanto Edhie Wibowo, adik kandung Ani Yudhoyono, sebagai komisaris utama dan nama Retno Cahyaningtyas. Sedangkan Di jajaran direksi ada dua anggota keluarga Hatta Rajasa, yakni Ketua DPW PAN Sumatera Selatan Achmad Hafisz Tohir dan Jon Erizal.
Hubungan mesra antara Hatta Rajasa dengan keluarga Cikeas disinyalir terjalin sejak lama. Saat politisi berambut perak itu menguasai Departemen Perhubungan. Sehingga wajarlah jika muncul dugaan apabila PowerTel mendapat kemudahan dari pihak Dephup, dalam hal ini dengan PT Kereta Api (KA).
Ketika Hatta menjabat sebagai Menhub, nama Hartanto, Hafisz dan Jon Erizal disinyalir selalu bermain di berbagai proyek di lingkungan Dephub. Bermodalkan hubungan darah dengan kekuasaan, ketiganya cukup disegani di lingkungan Dephub.
Kabarnya, menurut sumber, beberapa proyek yang mereka garap adalah pembangunan double track serta infrastruktur pendukung kereta api jurusan Tanah Abang-Serpong. Proyek tersebut menghabiskan dana APBN 2006-2007 senilai Rp 333 miliar. Proyek lainnya, pengadaan 16 unit kereta api listrik (KRL) bekas asal Jepang, senilai Rp 44,5 miliar. Belakangan proyek KRL eks Jepang itu, dipertanyakan banyak kalangan karena dinilai kemahalan.
Tak hanya itu, di sector pembangunan sarana transportasi laut, tak lepas dari pantauan mereka. Termasuk penyelenggaraan diklat di lingkungan Dephub,  masuk dalam kuasa mereka. Sejak itu, temali perkawanan Hatta dengan Cikeas berjalan mulus. Apalagi Hatta termasuk menteri yang loyalitasnya tegak lurus kepada SBY.
Korupsi Eddy Baskoro Yudhoyono dan Gatot Suwondo di BNI
Sementara itu kini KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi Eddy Baskoro Yudhoyono dan Gatot Suwondo di BNI. Ada berbagai manuver yang dilakukan Gatot dan Eddy untuk membobol BNI, Gatot sang paman bertindak sebagai Dirut BNI dan Eddy Baskoro bertindak selaku nasabah penerima pinjaman. Ditengarai jumlah dana yang dimainkan berkisar ratusan milyar rupiah, antara lain dalam bentuk kredit macet dan dana-dana lain yang sedang ditelusuri KPK, dengan total dana sekitar Rp. 600 milyar.
Gatot M Suwondo Dirut BNI adalah ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. pria itu menikahi adik perempuan dari Ani Yudhoyono. Dari awal pengangkatan Gatot menjadi Dirut BNI sempat menggegerkan BNI dan dunia perbankan, mengingat kinerja Gatot yang dibawah rata-rata direktur bank.
Dalam RUPS yang digelar 6 Februari 2008, susunan direksi baru BNI dibentuk. Susunan direksi BNI adalah Dirut Gatot Mudiantoro Suwondo, wakil dirut Felia salim yang sebelumnya menjabat komisaris independen. Direktur: Achmad Baiquni, Bien Subiantoro, Suwoko Singoasto, Krishna Suparto, Darwin Suzandi, Ahdi Jumhari Luddin, Doddy Virgianto, Yap Tjay Soen. Posisi komisaris utama diberikan ke Erry Riyana Hardjapamekas yang sebelumnya adalah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Eddy Baskoro Yudhoyono, anak bungsu Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pernah terlibat kasus  money politic. Harian Bangsa di Ponorogo, Jawa Timur, menulis bahwa Ibas –panggilan Eddy Baskoro Yudhoyono– membagi-bagikan uang Rp. 10.000,- kepada masyarakat di daerah pemilihannya di Ponorogo, Jawa Timur. Anehnya justru karena pemberitaan itu, ketiga media dijerat dengan pasal pencemaran nama baik.

Nama-nama Keluarga SBY yang tersangkut KPK

Istri – Ani Yudhoyono
Anak – Eddy Baskoro Yudhoyono
Besan – Aulia Tantawi Pohan
Ipar – Gatot Suwondo
Ipar – Hartanto Edhie Wibowo
Ipar – Retno Cahyaningtyas
NOTE:
KALAU SEMUA INFORMASI DIATAS BOHONG, MAS SBY TIDAK PERLU PANIK
NAMUN KALAU INFORMASI DIBENAR, BERSIAPLAH
KARENA CEPAT ATAU LAMBAT PASTI AKAN TERBONGKAR
Gusti Mboten Sare

copy paste dari miling list.

13 Klaim Keberhasilan SBY dan bantahannya

Ada beberapa rekan yang berusaha meyakinkan saya atas klaim-klaim keberhasilan SBY (Demokrat) seperti sering kita temukan dalam iklan-iklan  di TV, koran maupun radio. Karena selama ini saya memiliki historis data, maka saya tidak mungkin begitu saja percaya pada klaim-klaim keberhasilan. Selama ini, saya berpikir bahwa diera informasi teknologi maka orang akan semakin melek informasi, tahu fakta, dan sadar realitas sesungguhnya.

SBY Presidenku

SBY PresidenkuBerikut adalah 10 klaim-klaim keberhasilan SBY (Demokrat) dalam berbagai iklan kampanye, yang mana di setiap klaim terdapat antitesanya baik berdasarkan UUD 1945, UU yang berlaku, janji-janji kampanye SBY pada 2004 atau realitas force majoure.

Klaim 1 : Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.
Antitesa : 1#Dalam sejarah harga BBM, untuk pertama kali sepanjang sejarah Indonesia,pemerintah menjual BBM dengan termahal yakni Rp 6000 per liter.
2#Pada Desember 2008, untuk pertama kalinya sepanjangg sejarah Indonesia, harga premium yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi daripada harga premium di Amerika Serikat. Pada minggu I dan II, harga BBM Indonesia adalah Rp 5500 padahal di AS dibawah Rp 5335 per liter. Dan pada minggu III dan IV, harga BBM Indonesia Rp 5000 padahal di AS dibawah Rp 4892 per liter.

Klaim 2 : Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pertahun, tertinggi setelah orde baru.
Antitesa : 1#Pertumbuhan diatas 6% hanya terjadi pada tahun 2007 dan 2008, sedangkan pada tahun 2005 (5.6%), 2006 (5.5%), dan 2008 dibawah 5%. Jadi, pernyataan perekonomianterus tumbuh diatas 6% merupakan suatu pernyataan yang tidak benar.
2# Dalam kampanye pilpres 2004 agar rakyat memilihnya, SBY memiliki janji angin surga yang dituangkan dalam RPJM bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005-2009 adalah 5.5%, 6.1%, 6.7%, 7.2% dan 7.6%. Merujuk pada janji yang tersebut, maka fakta pertumbuhan yang rata-rata dibawah 6% selama 5 tahun merupakan kegagalan melaksankan janji angin surga.

Klaim 3 : Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
Antitesa
: Dengan landasan yang sama, maka jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni 1667 Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.

Klaim 4 : Pemerintah Baik/Bersih atau Good/Clean Governance
Antitesa
: Hal ini bertolakbelakang dimana terdapat anggota-anggota kabinet yang memilikiconflict interest terutama kepentingan partai. Para menteri, dan pejabat teras SBY-JK digaji oleh uang rakyat. Tapi, Andi Mallaranggeng, Rizal Mallarangeng, JK, Surya Dharma Ali, MS Kaban, Hatta Radjasa, Fahmi Idris, Bambang S, Jero Wajik dan sejumlah menteri memiliki hati mendua antara urusan negara dengan urusan partai/tim sukses.  Bahkan iklan puluhan miliar berdurasi panjang tentang Lanjutkan Sejarah Koperasi oleh Surya Dharma Ali  (PPP) dan iklan sekolah gratis oleh Bambang S (PAN) sarat dengan kepentingan politik pemenangan SBY-Boediono. Begitu juga fasilitas negara seperti situs http://www.presidenri.go.id digunakan untuk kampanye politik. Tampak sekali lingkaran dalam SBY selalu “lempar batu sembunyi tangan“. Tidak hanya itu saja, ketika SBY menyatakan slogan pemerintah yang baik dan bersih, namun fakta tersembunyi adalah merekrut pejabat BUMN dalam Tim Kampanye Nasionalnya, sebut saja Ketua Dewan Pengawas Peruri Achdari,  Komisaris (Kom.) Utama PPA Raden Pardede, Kom. Independen Indosat Soeprapto, Kom. Hutama Karya Max Tamaela, Kom. Wijaya Karya Dadi Prajipto, Kom. Kimia Farma Effendi Rangkuti,  Kom. KAI Yahya Ombara, Kom. Pertamina Umar Said,  Ketua Dewan Pengawa Bulog Sulatin Umar hingga Kom. Utama Pertamina Jend Pol (purn) Sutanto dalam GPS. Sebenarnya ini adalah paradoks antara klaim pemerintah bersih, tapi  disisi lain sarat dengan pelanggaran UU dan penyelewangan fasilitas negara. Bersih hanya menjadi “fakta angin surga” selama penyelewangan fasilitas negara dan pelanggaran UU menjadi suatu yang lumrah bagi penguasa selama tidak diketahui publik umum.

Klaim 5 :Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008
Antitesa
: #1 Secara relatif jumlah utang negara turun, tapi secara absolut utang negara naik33% dari Rp 1275 T pada 2004 menjadi Rp 1700 triliun pada Maret 2009.
#2 Sampai hingga saat ini, pemerintah masih setia membayar utang najis serta pengelolaan penarikan utang luar negeri yang bermasalah seperti dilaporkan BPK dan KPK.

Klaim 6 :Utang IMF lunas
Antitesa
: Utang IMF 9 miliar USD bersifat nonlikuid. Keputusan menghentikan kontrak dengan IMF telah dilakukan pada 2004. Ketika utang IMF lunas, utang luar negeri kepada ADB meningkat dan disisi lain utang dalam negeri naik 50% selama 4 tahun dan tertinggi sepanjang sejarah.

Klaim 7 :CGI dibubarkan.
Antitesa
: IGGI/CGI merupakan grup lembaga keuangan dan negara asing yang menjadi kreditor utang Indonesia. Negara-negara anggota CGI adalah ADB, IMF, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Inggris Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat. Jadi, meksipun CGI dibubarkan, negara-negara kreditor seperti Amerika, Australia, Inggris, Jepang dan lembaga keuangan ADB atau Bank Dunia masih menjadi negara kreditor Indonesia. Pencitraan pembubaran CGI hanyalah kedok pencitraan atas sebuah lembaga institusi, padahal anggotanya CGI masih eksis, tumbuh dan bahkan berkembang.

Klaim 8 :Mengadakan program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan..
Antitesa
: Bukti bahwa hampir 52% dana BLT digunakan penduduk miskin untuk membeli rokok, maka program ad hoc BLT merupakan program yang tidak memiliki dampak positif jangka panjang bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Padahal pada awalnya BLT hanya digunakan untuk mengkompensasi kenaikan BBM. Sehingga pemberian BLT di tahun 2009 (bukan dalam agenda kenaikan BBM) menyedot penambahan utang negara. Program BOS, beasiswa, Jamkesmas merupakan program implementasi yang diwajibkan/amanah dari UU 20 Tahun 2003tentang Sisdiknas. Sehingga tim iklan SBY harus dengan jujur mengatakan mana kewajiban/amanah UU, mana pula hasil kreatifitas pemimpin (BLT).

Klaim 9 :Anggaran pendidikan naik menjadi 20% dari APBN, pertama kali sepanjang sejarah.
Antitesa
: Peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% merupakan amanah yang harus dilaksanakan secepat mungkin setelah UU 20 tahun 2003 disahkan pada Juli 2003. Namun, meski SBY telah memimpin selama 4 tahun, namun tidak ada niatnya untuk menganggarkan pendidikan sebesar 20%. Tiap tahun sejak 2005, gugatan demi gugatan dilakukan PGRI atas kebijakan pemerintah SBY yang melanggar amanat konstitusi UU 20/2003. Akhirnya pada pertengahan 2008, perjuangan dan semangat pantang menyerah para guru dalam wadah PGRI berbuah hasil, dimana mereka berhasil mengugat UU APBN via MK. Suara para guru menang atas kebijakan SBY bersama DPR yang tidak merealisasikan anggaran 20% untuk pendidikan. Atas jerih payah dan gugatan para guru, tiba-tiba SBY dan Demokrat mengklaim 20% adalah keberhasilannya. Suatu hal yang sangat bertolak belakang, dengan fakta yang sesungguhnya. Justru keberhasilan anggaran pendidiakn 20% merupakan keberhasilan perjuangan guru melawan ketidakpatuhan pemerintah atas amanah UU Sisdiknas.

Klaim 10 :Pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. Anggaran kesehatan naik 3 kali lipat dari sebelumnya, tertinggi sejak orde baru.
Antitesa
: Biaya rata-rata kesehatan terus meningkat. Meningkatnya biaya kesehatan dan minimnya ketersediaan layanan kesehatan gratis di berbagai rumah sakit telah menjadi isu yang hangat pada tahun 2007-2008. Bahkan, mahalnya biaya kesehatan menyebabkan masyarakat lebih percaya pada dukun cilik Ponari. Jika dikatakan anggaran kesehatan naik  3 kali, maka kita tanyakan kembali apakah layanan kesehatan meningkat tiga kali? Ternyata tidak. RS Cipto Jakarta tetap menolak pasien untuk rawat inap di RS dan meminta pasien tinggal di luar RS. Hal ini lebih terkait dengan inflasi. Sebagai contoh. Pada tahun 1997, UMR rata-rata sekitar Rp 220 000. Tapi tahun 2009 sudah naik hampir 3.5 kali yakni Rp 800.000 per bulan. Dengan pikiran sempit, maka kita akan merasa bahwa kenaikan UMR sebesar 3x lipat ini merupakan prestasi tertinggi.  Tapi, ingat  pada beban masyarakat. Dengan gaji UMR yang diperoleh oleh seorang pekerja (kepala keluarga atau KK), maka pada tahun 1997, KK tersebut dapat membeli sekitar  300 kg beras (harga beras Rp 700 per kg). Namun pada 2009, ia  hanya mampu membeli sekitar Rp 160 kg beras (harga beras Rp 5000 per kg) meskipun UMR naik 3.5 kali. Artinya apa? Kenaikkan pendapatan (3.5 kali)  jauh dibawah kenaikan inflasi barang (beras naik 7 kali).

Klaim 11 :Korupsi diberantas tanpa pandang bulu. Lebih dari 500 pejabat publik diproses secara hukum, tertinggi sejak merdeka.
Antitesa
: #1 Sampai saat ini, kasus aliran korupsi dana non-budgeter DKP 2004 terhenti. Berdasarkan pengakuan terpidana Rokhmin Dahuri dan pelaku Amien Rais bahwa pasangan capres-cawapres  2004 memang menerima aliran dana non-budgeter DKP. Dan salah satu penerima dana tersebut adalah SBY-JK sebesar Rp 225 juta. Namun kasus ini dihentikan setelah  SBY berjabat tangan dengan Amien Rais di Bandara Halim tahun 2007. Ini jelas merupakan cacat dalam pemberantasan korupsi. Dan memang lumrah bahwa penguasa kita masih kebal akan hukum. Yang ironis adalah Rokmin Dahuri menjadi tumbal para penikmat dana korupsi. Inikah pemberantasan korupsi tanpa bulu?  Belum lagi kita berbicara mengenai penanganan kasus royalti batubara, BLBI, suspensi saham BUMI dan luapan lumpu Lapindo.
#2 Perlu diketahui bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi lebih diperankan oleh lembaga KPK. KPK dapat eksis melalui UU 31 tahun 1999 di Pemerintahan BJ Habibie yang kemudian direvisi kembali dalam UU   30 Tahun 2002 tentang Tipikor dibawah Pemerintah Megawati. Dan perlu dicatat, KPK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi dan melapor hasil kerjanya pada DPR  dan Presiden.

Klaim 12 :Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.
Antitesa:
Melalui klaim ini, justru sebenarnya menunjukkan pemerintahan SBY gagal dalam merealisasi janji angin surga pada kampanye 2004 yang tertuang dalam RPJM. Dalam RPJM, SBY berjanji akan mengurangi angka pengangguran dari 9.9% pada tahun 2004 menjadi 5.1% pada tahun 2009. Tapi, faktanya, meskipun anggaran naik 3 kali, jumlah penduduk yang menganggur tidak kunjung berkurang sesuai dengan janjinya pada rakyat seperti kita. Dan data tahun 2008 mencatat angka pengangguran adalah 8.4% jauh dibawah target janji kepada kita.

Klaim 13 :Kemiskinan terus turun 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.
Antitesa:
Jika tim iklan SBY-Demokrat mau jujur, fakta angka kemiskinan justru menunjukan kegagalan janji SBY dalam pilpres 2004 yang dituangkan dalam RPJM 2005. Janji angka kemiskinan dalam RPJM di tahun 2009 adalah 8.2%, tapi hingga tahun 2008, angka kemiskinan masih diatas 15.4% tidak jauh bergeser dengan tahun 2004. Meskipun adanya program andalan seperti PNPM atau KUR, jumlah penduduk miskin tidak mengalami pengurangan signifikan. Bayangkan meskipun anggaran naik 300%, angka kemiskinan pada 2004 berjumlah 36.1 juta jiwa hanya turun 35 juta jiwa pada Maret 2008 dan meningkat kembali menjadi 40 juta jiwa pada Desember 2008 (data survei UI).

***********
Semoga melalui tulisan ini, masyarakat harus melihat suatu iklan politik  dengan  objektif dengan selalu bertanya “apakah benar data dan faktanya seperti itu?”. Sebaai rakyat kecil, kita bisa melihat, dengan menggunakan persfektif data RPJM ataupun UU yang berlaku, maka sebenarnya klaim-klaim yang sering digunakan SBY (Demokrat) dalam kampanye hanyalah “permainan” statistik kebenaran, yang bernilai kebenaran relatif, bukan sepenuhnya kebenaran absolut. Semoga mereka yang biasanya bersikokoh mengklaim prestasi ini dan itu, bisa sama-sama fairdalam menganalisa data dan kebenaran.

Salam Nusantaraku, 19 Juni 2009
ech-wan

Update: (+ revisi bahas per 21 Juni)

Terima kasih Sdr Oto atas permintaannya data-data yang saya gunakan:

Saya menggunakan data: (silahkan klik sekitar 35 sumber data saya)
Data BPS : GDP—- Kemiskinan [pdf]—– Pengangguran
Janji SBY-JK 2004 dalam RPJM : PP 7 Tahun 2005
Data Bank Indonesia : Laporan BI 2008 [inflasi, GDP, cadangan devisa, APBN] —-  Laporan BI 2004 —- Laporan BI 1998-1999
UU APBN : 2004-2008
Laporan BPK : Pemeriksaan 2007 —— Pemeriksaaan 2007 dan 2006 —- Laporan Pemeriksaan LKPP RI 2008
Kurs Dollar : Depkeu
Korupsi : UU 30/2002 –— UU 31/1999 — Sumber 1Sumber 2Sumber 3Sumber 4Sumber 5Sumber 6
Indikasi Korupsi Utang Luar Negeri : Sumber 1 —-Sumber 2—-Sumber 3 —-Sumber 4
Jumlah Utang : Dirjen Pengelolaan Utang per 31 Maret 2009
Lainnya : UU Sisdiknas —-  Agenda Privatisasi-——-Tim Bayangan Kampanye —--Antara Menteri dan Parpol—-Utang Najis – Pelajaran Utang Najis— 4X Perampokan Indonesia— Lapindo — Gugatan PGRI ke Pemerintah via MK —- BLT dan Rokok

 

Sumber Copas:  http://nusantaranews.wordpress.com/2009/06/19/13-fakta-keberhasilan-sby-dan-antitesanya/

 

SBY, BERHENTILAN MENIPU RAKYAT SERTA BERHENTILAH BER-PURA2

DARI SEORG KWN DI JKT: Ini dari teman yg sdh tobat mendukung SBY. Katanya, mungkin pernyataan ini perlu anda sebarkan. SBY, BERHENTILAN MENIPU RAKYAT SERTA BERHENTILAH BER-PURA2 :

1. Tiap hari se-akan2 teraniaya padahal tiap hari menyindir dan mencibir orang lain dg senyum sinis yg menyakitkan.

2. Tiap hari meminta orang lain tdk sombong namun di waktu yg sama menunjukkan keangkuhan.

3. Tiap hari meminta agar taat aturan namun dg kasat mata mempertonton-kan pelanggaran2.

4. Tiap hari menyatakan se-akan2 santun, di saat yg sama Tim Sukses me-nyerang pesaing2 secara membabi buta dan nekat.

5. Tiap hari se-akan2 memperhatikan rakyat kecil, di saat yg sama selalu menunjukkan kemewahan secara mencolok di setiap acaranya.

Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss…!
Courtesy: milis AIPI Politik

Klarifikasi Romo Magnis: Catatan mengenai Pemerintahan SBY

Dari  Rama Franz Magnis Suseno :

Teman-teman,

Kemarin saya mendadak diundang ikut rombongan besar – >200 og – ke Cikeas/SBY, diorganisasi entah oleh siapa, kebanyakan adalah wakil-wakil tak resmi Protestan dan Katolik, termasuk Mgr. J. Pujasumarta dan Rm. Benny, tetapi juga Buddha, Hindu dan Konghucu . Saya dipilih menjadi salah satu dari empat penanya oleh panitia. Nah, saya harus mengakui bahwa SBY muncul mengesankan. Ia bicara dulu sekitar 30 menit, tentu mengemukakan prestasinya, tetapi cukup relek dan tidak sombong-sombong dan tidak mengambang. Yang lebih mengesan lagi adalah cara ia menjawab pertanyaan-pertanya an kami. Semua dijawab langsung, to the point. Saya mengatakan bahwa kami khawatir Depdiknas akan diberikan kepada orang dari partai agamis intensif dan bahwa jawaban atas pertanyaan ini akan ikut menentukan sikap umat-umat kami dalam pemilihan mendatang. SBY menjawab cukup lama, bahwa orang-orang NU juga sudah menanyakannya, dan bahwa ia tahu betul bahwa jabatan-jabatan tertentu harus dan akan diberikan kepada orang yang dapat diterima oleh semua kelompok (harapan ketiga yang saya ungkapkan, yaitu agar kekerasan atas dasar agama tidak dibiarkan lagi, dijawab dengan mengacu pada kasus Achmadiyah yang malah tidak saya singgung sendiri; entah Beliau sudah dipersiapkan? ). Saya tulis itu karena bagi saya pernyataan SBY itu memenuhi apa yang saya harapkan dan saya tuntut dulu. Saya tidak mempunyai alasan untuk meragukannya. Maka juga tidak ada alasan untuk memasukkan SBY/ Budiono di antara pasangan capres-cawapres yang menurut saya tidak boleh dipilih.Terimakasih atas segala perhatian dan salam

Franz Magnis-Suseno SJ

Courtesy: milis APIK

PKS Syaratkan Kontrak Politik Islami dan Termasuk Para Anggta Koalisi

PKS Syaratkan Kontrak Politik Islami
Link : http://tokohindones ia.com/berita/ berita/2009/ 09.shtml

Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan Partai
Demokrat (pemenang Pemilu Legislatif 2009), ditetapkan dalam
Musyawarah Majelis Syuro (MMS) PKS, sebuah lembaga pengambilan
keputusan tertinggi dalam tubuh PKS. Keputusan diambil setelah
menggelar rapat dua hari, 25-26/4/2009 di hall Bina Karna, Komplek
Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam jumpa pers, seusai MMS PKS ditutup sekitar pukul 17.15 WIB,
Ketua Majelis Syuro DPP PKS KH Hilmi Aminuddin memaparkan hasil
keputusan tersebut. Dijelaskan,
MMS menghasilkan empat hal: Pertama, dalam Pemilu Presiden PKS
berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat, apabila kontrak politik
disepakati bersama.

Kedua, kontrak politik dilakukan berdasarkan platform bersama dan
disetujui oleh Tim Lima (PKS) dan Tim Sembilan Partai Demokrat (PD)
dan dibuat dalam keberpihakan dan kepedulian terhadap bangsa dan
negara. Ketiga, dengan mempertimbangkan etika dan kesantunan politik,
PKS akan menyampaikan nama-nama Cawapres dalam amplop tertutup kepada
SBY. Keempat, Tim Lima yang diketuai Tifatul Sembiring akan
menindaklanjutinya.

Kemudian, keputusan MMS PKS ini disampaikan kepada SBY dan Partai
Demokrat. Setelah itu, Tim 5 PKS mengadakan beberapa kali pertemuan
dengan Tim 9 PD. Di antaranya pertemuan di Hotel Sari Pan Pacific,
Jakarta, Selasa (28/4) petang. Dalam pertemuan tersebut, PKS
menyampaikan draft piagam kerja sama koalisi kepada Tim 9 PD.

Seusai pertemuan, Presiden PKS yang juga Ketua Tim 5, Tifatul
Sembiring, mengungkapkan bahwa PKS mengedepankan pokok-pokok pikiran
islami untuk dijadikan sebagai landasan penyusunan kebijakan
pemerintah dalam berbagai aspek kebangsaan dan kenegaraan.” Baik untuk
kerja sama di eksekutif maupun legislatif,” ujar Tifatul Sembiring,
sebagaimana dirilis Republika.co. id, Selasa 28/4 malam.

Tifatul mengungkapkan, PKS menginginkan jika koalisi politik bisa
mendukung semangat pencarian solusi masalah-masalah kebangsaan dengan
pendekatan Islam.”Bahasanya, koalisi tidak menghalangi pengambilan
solusi-solusi islami sebagai salah satu alternatif penyelesaian
masalah bangsa,” kata Tifatul. Menurut Republika, Tifatul juga tak
menampik jika semangat pencarian solusi islami tersebut juga perlu
diperjuangkan dalam penyusunan konstitusi negara. “Intinya tidak
menghalangi alternatif-alternat if solusi islam untuk masalah-masalah
kebangsaan,” tegasnya

Dalam piagam, menurut Tifatul, juga disebutkan agar tidak ada upaya
menghalang-halangi atau memberikan kebebasan dalam berdakwah untuk
perbaikan moral bangsa. Masalah moral bangsa yang dimaksudkan Tifatul
yaitu peredaran narkoba, praktik prostitusi, perjudian, dan penyebaran
alkohol yang tidak terkontrol.

Selain masalah domestik, PKS juga mengajukan usulan kesepakatan dalam
keaktifan peran luar negeri Indonesia di wilayah regional dan
internasional. Masalah penguatan kerja sama Asean, Asia, dan
perdamaian konflik di Timur Tengah menjadi bidikan utama proposal
politik PKS.

Khusus untuk isu perdamaian di Timur Tengah, PKS ingin ada kesepakatan
anggota koalisi guna mempercepat kemerdekaan Palestina. Menurut
Tifatul, palestina sebagai tempat lahirnya Imam Syafii, maka
perjuangan untuk kemerdekaan Palestina tentu harus pula mendapatkan
dukungan.

Kepada pers di Jakarta, Kamis 30/4, Tifatul juga mengungkapkan draft
kontrak politik yang diajukan PKS yang antara lain mencantumkan poin
meminta agar pemerintahan yang berjalan nantinya tidak membatasi gerak
umat Islam. “Pasalnya, PKS tidak ingin kejadian pada era Soeharto lalu
berulang,” ujar Tifatul.

Menurut Tifatul, kontrak politik tersebut hanya melanjutkan apa yang
sudah ditandatangani Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilu 2004 lalu.
Kontrak tersebut, lanjutnya, menegaskan agar umat Islam diberikan
keleluasaan dalam mobilitasnya, baik secara vertikal maupun
horizontal.

Ia menjelaskan maksud kebebasan horizontal adalah umat Islam diberi
kebebasan untuk melakukan dakwah ke sesama. Sedangkan, maksud
kebebasan vertikal adalah umat Islam diberi kesempatan untuk menduduki
posisi-posisi strategis, baik di pemerintahan maupun di kabinet.

Selain permintaan kebebasan bagi umat Islam, PKS juga menghendaki
kesepakatan yang menyangkut etika dalam kepemerintahan. Salah satu
poin adalah agar orang-orang yang menduduki jabatan di kabinet ataupun
di parlemen, melepaskan jabatan strukturalnya dalam partai politik.
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya konflik kepentingan yang
berimbas pada kinerja orang tersebut. Selain itu, kata Tifatul,
komunikasi politik harus selalu dilakukan, baik antara presiden dan
partai koalisinya, maupun antara partai-partai koalisi itu di parlemen
untuk menjaga konsistensi koalisi.

Tifatul menegaskan PKS bisa saja mundur dari kabinet (koalisi) kalau
kontrak tidak dijalankan lagi sesuai yang tercantum. “Jadi, sanksi
yang diberikan merupakan sanksi moral. Orang akan nilai apakah
(pemerintahan) ini kredibel atau tidak,” katanya. PKS berharap kontrak
berlaku tidak hanya untuk koalisi antara Demokrat, termasuk SBY, dan
PKS, tetapi juga dengan partai lain yang tergabung dengan koalisi.
Setelah kontrak itu ditandatangani, semua patuh pada kontrak yang
disepakati dan berlaku hingga masa pemerintahan lima tahun ke depan

‘Capres Indomie’, Bencana Pencitraan SBY

‘Capres Indomie’, Bencana Pencitraan SBY

Sepak terjang para anggota Tim Pemenangan SBY-Boediono kini menjadi sorotan
masyarakat. Alih-alih menjaga citra SBY dari serangan lawan politiknya,
ulah tim ini justru sering mengakibatkan blunder politik yang membuat
elit Partai Demokrat kebakaran jenggot. Mengapa?

Sebenarnya kejanggalan itu telah terlihat sejak lama. Langkah yang
ditempuhnya Rizal Mallarangeng misalnya. Sehabis deklarasi pasangan
Megawati-Prabowo di Bantar Gebang, pemilik Fox ini kelihatan panik
dalam setiap statementnya. Ia terjebak untuk membantah ke-neolib-an
Boediono dengan argumen pas-pasan menyerang Kwik dan Prabowo secara
membabibuta.

Sebelumnya, episode Sabuga juga menuai kritik dari mana-mana. Dengan
biaya miliaran dan sudah disiarkan langsung oleh tujuh stasiun
televisi, tapi gema politik deklarasi duet SBY-Boediono itu tak lebih
dari acara seremoni kepresidenan biasa yang sering dilakoni SBY.
Alih-alih mencari nilai positif, capres incumbent itu malah dikecam
karena pemborosan yang sia-sia.

Ironisnya beberapa jam sebelum konglomerat dan pendukung SBY
berkumpul di acara deklarasi mewah Sabuga itu, puluhan warga miskin
pingsan tergencet saat berebut pembagian BLT di Karawang, Jawa Barat.
Mereka terinjak-injak dalam antrean 3.000 penerima bantuan yang
kelelahan setelah menunggu berjam-jam demi BLT sebesar Rp 200 ribu.

Sebelum jadwal kampanye ditentukan oleh KPU pada 29 Mei 2009,
iklan-iklan pencitraan diri SBY muncul di koran-koran. Tidak
tanggung-tanggung, semuanya satu halaman penuh dan berwarna.
Dibandingkan dengan biayanya, isinya sungguh tidak punya greget sedikit
pun.

Menampilkan foto-foto SBY bersama keluarganya dengan pesan ‘SBY
Sahabat Keluarga’. Selain terkesan hanya pamer album keluarga, iklan
tidak punya pesan lain. Tidak juga membahas tentang rakyat, tidak
tentang program. Sekadar menjual tampang keluarga yang keren-keren
seperti selebriti. Kebetulan sekali, di antaranya memang ada yang
selebriti.

Sehabis iklan-iklan mahal tersebut, orang masih menantikan apa lagi jurus public relation
(PR) yang bisa dihadirkan oleh Fox, konsultan politik yang konon
dibayar ratusan miliar itu. Ternyata hasilnya hanya iklan ‘malas mikir’
dengan menggunakan jingle Indomie. Jelas iklan ini kembali menjadi PR disaster alias bencana pencitraan SBY.

Tujuan mendompleng ketenaran Indomie sudah jelas. Indomie adalah
makanan rakyat yang popular. Konsumsinya setahun bisa miliaran bungkus.
Jinglenya juga sudah dihapal di luar kepala jutaan manusia bisa jadi memory trigger yang dahsyat. Kira-kira, kalau ingat Indomie, semua orang langsung ingat SBY.

Namun hal yang luput diriset oleh Fox adalah persepsi rakyat
terhadap Indomie. Sebagai produk mie instan, Indomie memang laku keras.
Tapi apakah konsumsinya memang berdasarkan preferensi? Atau sebaliknya
karena karena terpaksa, sebab sifatnya yang instan, praktis, murah, dan
bisa dijadikan lauk pengganti di saat seseorang tak sanggup membeli
daging dan sayur ?

Walaupun selama ini Fox memakai strategi ‘pencitraan’ , mereka gagal
melihat citra Indomie di masyarakat sebagai makanan yang tidak bergizi,
dan sebaliknya justru cenderung merusak kesehatan. Makanan yang
dikonsumsi di saat susah dan tidak ada makanan yang lain. Makanan yang
tidak mengenyangkan.

Pencitraan Indomie yang diadopsi ke sosok SBY bukan jadi positif,
malah jadi negatif. Bagaimana rakyat bisa makmur dan sejahtera, kalau
presidennya saja bercitra mie instan? Tiap makan mie instan dan merasa
susah, semua orang pasti akan ingat SBY. Memang, memory trigger yang sungguh powerful. Sebuah PR disaster yang sungguh parah. A Four Star General. A Proven Leader. A PhD. Indomie, presidenku…!

Courtesy: Milis KAHMI_pro_network

Anggaran Deptan RI digunakan untuk kampanye SBY

Anggaran Departemen Pertanian (Deptan) RI telah digunakan untuk kampanye mendukung SBY. Itu sangat jelas dari iklan satu halaman penuh dan berwarna, yang dimuat di harian Media Indonesia, Senin (8 Juni 2009).
 
Dalam iklan itu terlihat SBY dan istrinya Ani Bambang Yudhoyono menanam benih padi di sawah. Di bagian atas ada logo Deptan RI, dan ada tulisan: “LANJUTKAN! Swasembada Pangan”.
 
Iklan dukungan pada SBY ini –yang selain melanggar aturan juga adalah pemborosan anggaran negara untuk kepentingan Capres tertentu– dikemas seolah-olah sebagai “iklan ucapan terimakasih” .
 
Ucapan lengkapnya sbb: “Petani dan Pengusaha Agribisnis mengucapkan terimakasih kepada Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono atas perhatian terhadap pembangunan pertanian dan kehadirannya di Jambore SL-PTT 2009 Boyolali – Jawa Tengah.”
 
Menyedihkan. Di tengah krisis ekonomi dan petani menghadapi kesulitan, Deptan RI membuang-buang uang untuk kampanye mendukung Capres SBY. Bagaimana petani bisa percaya bahwa Pemerintah (Deptan) betul-betul memperhatikan nasib petani? ***
Courtesy: Milis AIPI-politik